Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Demo Sopir Dump Truck

Diduga Ada Oknum Polisi Terlibat dalam Jaringan Mafia Solar Ilegal di Sulawesi Utara

Dugaan keterlibatan adanya oknum polisi dalam jaringan mafia solar ilegal di Sulawesi Utara diungkap pendemo kepada Gubernur Sulut YSK.

|
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Frandi Piring
Meta AI/WhatsApp
MAFIA SOLAR- Gambar ilustrasi polisi seragam kemeja cokelat. Demo aliansi Sopir Dump Truck digelar di Kantor Pemprov Sulut, Senin (29/9/2025). Saat bertemu Gubernur YSK, pendemo menyampaikan bahwa adanya keterlibatan oknum polisi dalam jaringan mafia solar ilegal di Sulawesi Utara. 

Aliansi Sopir Dump Truck Sulawesi Utara (AS-DT Sulut) juga menggelar unjuk rasa di DPRD Sulut, Senin (29/9/2025). 

Mereka menyuarakan keluh kesah betapa sulitnya mendapatkan solar subsidi saat ini. 

Untuk bisa mengisi tangki truk sebelum mencari nafkah, mereka harus antre berjam-jam bahkan seharian. Kadang malah tidur di truk. 

Kordinator Aksi, William Luntungan, mengungkapkan mereka kembali berdemo karena solar subsidi akhir-akhir ini semakin  sulit. 

"Antrean di mana-mana. Sopir-sopir tidak ada penghasilan karena sebagian besar gajinya harian," kata aktivis asal Minahasa Utara ini. 

Salah seorang demonstran mengungkapkan, karena kondisi ini rumah tangga mereka terancam. 

"Karena antre berjam-jam, bahkan tidak pulang semalam bini kira kami ini sudah selingkuh. Mereka sudah curiga, padahal bekerja," kata seorang demonstran. 

DEMONSTRASI - Sopir dump truck menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jalan Raya Manado Bitung, Kelurahan Kairagi I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Senin (29/9/2025). Dalam tuntutan, mereka meminta pemerintah mengatasi kelangkaan agar tak ada lagi antrean berjam-jam di SPBU saat pengisian BBM solar subsidi.
DEMONSTRASI - Sopir dump truck menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jalan Raya Manado Bitung, Kelurahan Kairagi I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Senin (29/9/2025). Dalam tuntutan, mereka meminta pemerintah mengatasi kelangkaan agar tak ada lagi antrean berjam-jam di SPBU saat pengisian BBM solar subsidi. (Tribunmanado.com/Fernando Lumowa)

7 Poin Tuntutan AS-DT saat berdemo di DPRD Sulawesi Utara

1. Meminta untuk setiap wilayah Manado, Minut, Bitung, Tomohon, Tondano, Mitra harus ada beberapa SPBU yang diawasi khusus oleh APH, BPH Migas dan pemerintah daerah guna pengawasan penyaluran BBM solar subsidi tepat sasaran. 

2. Copot Kepala BPH Migas dan Pertamina Sulut karena tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan di setiap SPBU. 

3. Meminta Kapolda Sulut untuk bantu perketat pengawasan di setiap SPBU, karena diduga adanya praktek penyalahgunaan gunakan solar subsidi yang dilakukan oleh petugas SPBU. 

4. Meminta gubernur dan Pertamina membentuk tim pengawasan BBM solar subsidi yang melibatkan BPH Migas/APH serta perwakilan organisasi dump truck. 

5. Meminta kepada pihak Pertamina untuk mempermudah pengurusan barcode solar subsidi. 

6. Jika kami masih mengalami kesulitan dalam mengisi BBM solar, maka kami akan kembali melakukan unjuk rasa dengan menggerakan seluruh anggota asosiasi di Sulawesi Utara

7. Meminta kepada bapak gubernur untuk mempermudah pengurusan UIN Galian C (material pasir, batu, dll) karena Galian C merupakan salah satu sumber pendapatan bagi kami supir angkutan material. (Ren/Ndo)

-

Baca juga: Breaking News: Sopir Dump Truck Demo BBM Solar Subsidi di Kantor DPRD Sulawesi Utara

 

Sumber: Tribun Manado
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved