Diduga Ada Oknum Polisi Terlibat dalam Jaringan Mafia Solar Ilegal di Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ratusan sopir dump truck yang tergabung dalam Aliansi Supir Dump Truck Sulawesi Utara mendatangi Kantor Gubernur Sulut dan bertemu langsung dengan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) di lantai 6 Kantor Pemprov Sulut, Senin (29/9/2025).

Dalam pertemuan itu, para sopir menyampaikan keluhan mendalam terkait praktik dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang mereka anggap selama ini merugikan para pelaku usaha angkutan.

Satu poin penting yang mencuat adalah adanya dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam jaringan mafia solar ilegal di wilayah Sulawesi Utara (Sulut).

“Bahkan, oknum-oknum (red- oknum polisi) yang diduga mafia solar itu sering kali cepat sekali keluar kalau ditangkap. Baru satu hari ditahan, besoknya sudah dilepas. Apakah ada setoran-setoran yang masuk?” ujar salah satu perwakilan sopir dalam pertemuan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan Gubernur YSK sebagai bentuk keprihatinan sekaligus desakan agar pemerintah daerah turun tangan mengusut persoalan tersebut secara serius.

Mendengar aspirasi yang disuarakan secara langsung tersebut, Gubernur Yulius Selvanus Komaling menegaskan akan menindaklanjuti laporan para sopir dan membuka ruang pengaduan jika menemukan praktik serupa di lapangan.

“Kalau ada yang tahu atau mengalami sendiri kejadian seperti itu, segera laporkan kepada saya. Kita akan tindak lanjuti,” tegas Gubernur YSK.

Pendemo juga menyebut kondisi ini telah menghambat aktivitas pekerjaan dan menekan penghasilan para sopir yang menggantungkan hidup dari jasa angkutan.

“Kami hampir setiap hari antre berjam-jam untuk mendapatkan solar. Kadang datang pagi baru bisa isi sore, bahkan ada yang tidak kebagian. Kalau kendaraan tidak jalan, otomatis kami tidak dapat penghasilan,” ujar Jhon Lumenta, salah satu perwakilan pendemo dalam orasinya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi dan memberantas praktik mafia solar yang merugikan masyarakat, khususnya sopir dumptruck yang menggantungkan hidup dari sektor transportasi angkutan material. 

Aksi penyampaian aspirasi kepada Pemprov Sulut berlangsung damai dan tertib hingga selesai. 

Para sopir juga menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian penyelesaian dari pemerintah dan pihak Pertamina.

Adapun dugaan ini berdasarkan apa yang disampaikan pendemo kepada Gubernur YSK saat pertemuan yang digelar di lantai 6 Kantor Pemprov Sulut, Senin 29 September 2025.

Terkait oknum-oknum tersebut, hanya tertuju pada satu atau dua atau sejumlah pihak aparat polisi, bukan pada institusinya.

Pemerintah menegaskan akan menindaklanjuti terkait pelaku hingga lokasi praktik ilegal ini dilakukan.

Demo Juga Digelar di DPRD Sulut

Aliansi Sopir Dump Truck Sulawesi Utara (AS-DT Sulut) juga menggelar unjuk rasa di DPRD Sulut, Senin (29/9/2025). 

Mereka menyuarakan keluh kesah betapa sulitnya mendapatkan solar subsidi saat ini. 

Untuk bisa mengisi tangki truk sebelum mencari nafkah, mereka harus antre berjam-jam bahkan seharian. Kadang malah tidur di truk. 

Kordinator Aksi, William Luntungan, mengungkapkan mereka kembali berdemo karena solar subsidi akhir-akhir ini semakin  sulit. 

"Antrean di mana-mana. Sopir-sopir tidak ada penghasilan karena sebagian besar gajinya harian," kata aktivis asal Minahasa Utara ini. 

Salah seorang demonstran mengungkapkan, karena kondisi ini rumah tangga mereka terancam. 

"Karena antre berjam-jam, bahkan tidak pulang semalam bini kira kami ini sudah selingkuh. Mereka sudah curiga, padahal bekerja," kata seorang demonstran. 

7 Poin Tuntutan AS-DT saat berdemo di DPRD Sulawesi Utara

1. Meminta untuk setiap wilayah Manado, Minut, Bitung, Tomohon, Tondano, Mitra harus ada beberapa SPBU yang diawasi khusus oleh APH, BPH Migas dan pemerintah daerah guna pengawasan penyaluran BBM solar subsidi tepat sasaran. 

2. Copot Kepala BPH Migas dan Pertamina Sulut karena tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan di setiap SPBU. 

3. Meminta Kapolda Sulut untuk bantu perketat pengawasan di setiap SPBU, karena diduga adanya praktek penyalahgunaan gunakan solar subsidi yang dilakukan oleh petugas SPBU. 

4. Meminta gubernur dan Pertamina membentuk tim pengawasan BBM solar subsidi yang melibatkan BPH Migas/APH serta perwakilan organisasi dump truck. 

5. Meminta kepada pihak Pertamina untuk mempermudah pengurusan barcode solar subsidi. 

6. Jika kami masih mengalami kesulitan dalam mengisi BBM solar, maka kami akan kembali melakukan unjuk rasa dengan menggerakan seluruh anggota asosiasi di Sulawesi Utara. 

7. Meminta kepada bapak gubernur untuk mempermudah pengurusan UIN Galian C (material pasir, batu, dll) karena Galian C merupakan salah satu sumber pendapatan bagi kami supir angkutan material. (Ren/Ndo)

-

Baca juga: Breaking News: Sopir Dump Truck Demo BBM Solar Subsidi di Kantor DPRD Sulawesi Utara