Dicecar Pengacara dan Jaksa, Ini Jawaban Ketua DPRD Sulut di Sidang Kasus Korupsi Dana Hibah GMIM

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua DPRD Sulut Fransiskus Silangen tampil sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Sulut di Pengadilan Negeri Manado di Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, kota Manado, Provinsi Sulut, Rabu (24/9/2025).

Ia diperiksa bersama dua saksi lainnya.

Dalam sidang tersebut, Silangen dicecar pertanyaan oleh pengacara terdakwa serta Jaksa.

Silangen mengaku tahu tentang pemberian dana hibah.

"Saya dulunya anggota banggar, kami membahas itu," katanya.

Ungkap dia, pembahasan berlangsung secara makro alias gelondongan.

Tidak secara detail.

"Kami lakukan verifikasi secara gelondongan, detailnya tidak, dalam arti tidak dijabarkan siapa siapa penerima dana hibah," kata dia.

Dikatakannya, tidak ada dinamika dalam pembahasan antara banggar dan TAPD saat membahas dana hibah.

Dirinya mengatakan, tidak pernah ada catatan dari Kemendagri terkait dana hibah.

Sebutnya, setelah APBD rampung, pihaknya melakukan koordinasi dengan Kemendagri.

"Kalau ada kejanggalan pasti ada catatan, dan jika ada pasti kami evaluasi sebagai tindak lanjut," katanya.

Selain dari Kemendagri, dana hibah pun bersih dari catatan dalam pemeriksaan BPK, BPKP serta APIP.

Ia pun menyinggung soal predikat WTP yang diberikan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan oleh Pemprov Sulut.

"Tidak ada catatan BPK," katanya.

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Sulut ke GMIM digelar di Pengadilan Negeri Manado di Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, kota Manado, provinsi Sulut, Rabu (24/9/2025).

Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi.

Sejumlah saksi dihadirkan.

Salah satunya Fransiskus Silangen. 

Ia adalah Ketua DPRD Sulut.

Silangen tampil di awal sidang bersama dua saksi lainnya adalah Silvia Tarandung dan Widia Mea. Total ada sembilan saksi yang diundang JPU.

Namun dua berhalangan hadir.

Empat saksi lainnya adalah Pejabat Pemprov Sulut dan pensiunan.

Amatan Tribunmanado.com, sebelum sidang dimulai, Fransiskus dan dua saksi lainnya mengucapkan sumpah.

Ia duduk di kursi paling kiri dari deretan saksi.

Diketahui 5 orang terdakwa kasus dugaan korupsi pada kasus dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM tengah menjalani sidang.

Mereka adalah Mantan Kepala BKAD Pemprov Sulut Jefry Korengkeng, Mantan Karo Kesra Fereydi Kaligis, Mantan Sekprov Steve Kepel, Mantan Asisten III Assiano Gemmy Kawatu, Ketua Sinode GMIM Hein Arina.

Pada tahun 2020, 2021,2022 dan  2023, Pemprov Sulut telah melaksanakan pengalokasian, pendistribusian dan realisasi dana untuk belanja hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp 21,5 Miliar yang dilakukan secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan.

Atas kejadian hal tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 8,9 Miliar. 

Pada kasus ini modus yang dilakukan yaitu melakukan mark-up dalam penggunaan dana.

Penggunaan dana tidak sesuai peruntukkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawabannya fiktif. 

Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dokumen surat yang berkaitan dengan pemberian dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Sinode GMIM. (Art)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.