Perbandingan Total Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kotamobagu, Bolmong hingga Sangihe

TRIBUNMANADO.CO.ID - Besaran gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah, kini tengah menjadi sorotan publik.

Sorotan tersebut muncul setelah informasi adanya tunjangan tambahan bagi anggota DPR.

Sejumlah aksi protes di beberapa daerah terkait sikap DPR serta gaji dan tunjangannya pun terjadi.

Di Provinsi Sulawesi Utara, besaran gaji dan tunjangan anggota DPR di beberapa daerah kabupaten/kota berhasil dirangkum Tribun Manado berdasarkan data narasumber anonim.

Seperti di Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) hingga Kabupaten Kepulauan Talaud.

Perbandingan kisaran total gaji dan tunjangan anggota DPR di tiga daerah tersebut berbeda-beda.

Diketahui, ketentuan mengenai gaji pokok dan tunjangan anggota legislatif diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Dalam aturan tersebut, gaji pokok anggota DPR ditetapkan sebesar Rp4,2 juta per bulan.

Selain itu, anggota DPR juga berhak mendapatkan berbagai tunjangan yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 serta UU Nomor 12 Tahun 1980. Beberapa di antaranya adalah:

-Tunjangan Kehormatan: Rp5.580.000

-Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp15.554.000

-Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp3.750.000

Tak hanya itu, anggota DPR juga memperoleh fasilitas biaya bulanan, seperti biaya listrik sebesar Rp3,5 juta dan biaya telepon Rp4,2 juta.

Dengan demikian, meski gaji pokok terbilang relatif kecil, tambahan tunjangan membuat total penerimaan anggota dewan, baik di pusat maupun daerah, mencapai angka puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Lantas berapa besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD di Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Kepulauan Talaud?