Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Gaji dan Tunjangan DPR

Gaji dan Tunjangan DPR Capai Rp 239 Juta per Bulan, ICW Singgung Kinerjanya

Jika total anggaran itu dibagi ke anggota DPR, maka tiap bulannya akan menghabiskan Rp 138 miliar.

Editor: Glendi Manengal
Kompas.com/Ardito RD
GAJI DPR: Soal gaji dan tunjangan DPR RI apakah sudah seusai dengan kinerja. ICW sebut dari perilaku, perkataan dan pemikiran mereka, tidak sebanding jika mendapatkan gaji dan tunjangan mencapai Rp 239 juta per bulan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - DPR RI saat ini tengah menjadi sorotan publik setelah gaji dan tunjangannya fantastis.

Hal ini bahkan membuat terjadinya aksi unjuk rasa.

Lantas dari Indonesia Corruption Watch (ICW) juga turut menyoroti besarnya gaji para anggota DPR RI.

Terkati hal tersebut menurut data daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR 2023–2025, negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025.

Jika total anggaran itu dibagi ke anggota DPR, maka tiap bulannya akan menghabiskan Rp 138 miliar.

Kemudian, kalau dibagikan kepada 580 anggota DPR, masing-masing orang akan mendapatkan Rp 239 juta.

Berangkat dari hal ini, apakah gaji dan tunjangan ratusan juta yang diberikan ke anggota DPR ini sudah sesuai dengan kinerja mereka saat ini?

Sesuaikah gaji dan tunjangan DPR dengan kinerja mereka?

Koordinator Divisi Edukasi Publik ICW, Nisa Rizkiah Zonzoa mengatakan, besaran gaji yang diterima anggota DPR tidak sebanding dengan kinerja mereka saat ini.

Menurut dia, belum ada aksi nyata yang dilakukan DPR kepada rakyatnya.

"Kami melihat itu (gaji dan tunjangannya) tidak sebanding, tidak sesuai, karena yang dikerjakan oleh DPR untuk rakyat apa sih? Sejauh mana DPR sudah berpihak kepada rakyat?" ujar Nisa saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/8/2025).

Ia menjelaskan, apabila DPR memang mau mendengarkan rakyat, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Namun, nyatanya saat ini masyarakat masih kesulitan untuk makan.

"Ini juga pajak naik di mana-mana. Apa yang dilakukan DPR? Selama berjalannya pemerintahan baru 8 bulan berjalan ini, apa saja Undang-Undang yang disahkan DPR?" kata Nisa.

Nisa menilai UU yang disahkan atau didukung oleh DPR justru yang mengundang polemik pada publik, seperti UU TNI.

"Apa urgensinya harus segera disahkan gitu ya," lanjut dia.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved