Hasil Demo di Kantor DPRD Sulut Kamis 4 September 2025, Tuntutan Akan Disampaikan ke Pusat

MANADO, TRIBUN - Massa aksi demo dari mahasiswa dan sejumlah warga sudah dua kali mendatangi Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut) di awal September 2025. 

Pertama datang pada Senin 1 September 2025 lalu kembali pada Kamis 4 September 2025. 

Berakhir Ricuh, Dibubarkan Polisi Pakai Gas Air Mata

Aksi demo Senin 1 September 2025 di Kantor DPRD Sulut oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Sulut bersama sejumlah masyarakat berakhir ricuh. Polisi terpaksa membubarkan para demonstran dengan kendaraan taktis dan pasukan anti huru hara. 

Polisi melakukan tindakan terukur itu sekitar pukul 18.00 Wita. Dua unit water cannon dikerahkan, demonstran coba melawan. Mereka mendorong barikade polisi yang bertameng.

Beberapa melempari polisi dengan botol air mineral dan batu. Melihat ekskalasi yang meningkat, water cannon mendorong massa dengan semprotan air. Massa didorong mundur ke arah Interchange Manado. Demonstran tetap melawan dengan menghujani polisi dengan lemparan botol dan batu.

Imbauan dari mobil Raisa (pengurai massa) Polresta Manado agar demonstran membubarkan diri tidak digubris. Para demonstran tak kunjung menyampaikan aspirasi dan dibubarkan polisi.
Polisi terus menekan demonstran. Puncaknya, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Meski begitu demonstran tetap melawan. Mobil water cannon dan barikade terus merangsek memukul demonstran ke arah interchange. 

Demo ini berakhir antiklimas karena hingga dibubarkan, aliansi elemen mahasiswa tak dapat menyampaikan pokok aspirasi mereka. Sekitar pukul 17.00 Wita, perwakilan organisasi mahasiswa (ormawa) sudah masuk ke halaman DPRD Sulut. 

Mereka sepakat menyampaikan aspirasi sebagai perwakilan. Ketua DPRD Sulawesi Utara Fransiscus Silangen dan anggota DPRD Sulut sudah menanti siap mendengarkan aspirasi. Entah kenapa, rencana penyampaian aspirasi itu batal. Perwakilan mahasiswa menarik diri. Belakangan, kelompok ini menarik diri karena ada personel lain perwakilan demonstran yang tidak dikenal. 

Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke H Langie bilang, pihaknya membubarkan massa demonstran karena telah melewati batas waktu. "Sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, batasnya sampai pukul 18.00 Wita. Setelah itu, harus membubarkan diri," kata Roycke. Ia menyesalkan demonstran tidak sepakat dengan tawaran agar perwakilan massa menyampaikan aspirasi ke DPRD Sulut. 

Diketahui, sebagian dari tuntutan demonstran yakni turunkan tunjangan dan gaji anggota DPRD, ganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan proses hukum kematian ojek online Affan Kurniawan. (*)

Tuntutan Diterima, Anggota DPRD Sulut Tandatangan 

Pada aksi demo yang kedua di Kantor DPRD Sulut Kamis 4 September 2025, mahasiswa, warga dan sejumlah organisasi membawa nama Aliansi Geram Sulut. 

Geram adalah gerakan september hitam. Terdiri dari GMNI Manado, PMII Metro, HMI Manado, PMKRI Manado, IMM Manado, OI Manado, sejumlah warga Kalasey 2, warga Pondol Keraton, warga Manado Utara, serta sejumlah warga lainnya.

Pada aksi ini, memang di awal mahasiswa memaksa untuk masuk ke dalam Kantor DPRD Sulut, namun akhirnya mereka diterima dan berdiskusi dengan sejumlah anggota DPRD Sulut di bagian depan gerbang.

Hasil demo ini adalah tuntutan mahasiswa diterima dan anggota DPRD Sulut menandatangani 
berita acara berisi tuntutan mahasiswa yang demo. Anggota DPRD Sulut yang hadir adalah Royke Anter, Louis Schramm, Hillary Tuwo, Amir Liputo dan Jeane Laluyan..

Anter menyebut, tuntutan para mahasiswa akan dibawa ke Pusat dan Provinsi.
Anter berterima kasih kepada para mahasiswa yang telah berdemo dengan aman. "Kami siap dikritisi dan siap mengawal aspirasi ini," katanya. Mahasiswa menyambut penandatanganan itu dengan tepuk tangan.

Setelah melakukan aksi demo, mahasiswa kompak memungut sampah yang ada di sekitar lokasi aksi. "Ayo kita semua pungut sampah," kata seorang korlap. Mahasiswa kemudian bergerak memunguti sampah, lantas menaruhnya di kardus. Setelah mengangkat sampah, para mahasiswa lantas berbaris.Sebelum meninggalkan lokasi, setiap elemen mahasiswa menyanyikan mars organisasi masing masing.

"Tuntutan kami diterima dan ditandantangani secara kelembagaan oleh anggota DPRD," ujar Hizkia Rantung, Ketua DPC GMNI Manado. 

Ia berharap penandatanganan itu bukan seremoni belaka. Tapi akan diwujudkan dengan langkah kongkrit untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dirinya menegaskan pihaknya sedari awal menginginkan demo yang tidak anarkis. "Ini adalah aksi damai," katanya.

Terdapat 17 tuntutan pendemo diantaranya evaluasi DPR RI, reformasi Polri, sahkan UU perampasan aset serta hentikan kriminalisasi pembela HAM.

Daftar Lengkap Tuntutan Aliansi Geram Sulut:

1. Evaluasi dan Reformasi Rezim Prabowo - Gibran

2. Reformasi Menyeluruh DPR

3. Tolak Militerisasi Ruang Sipil

4. Transformasi Partai Politik dan Revisi UU Pemilu

5. Copot Kapolri dan Reformasi Polri

6. Sahkan UU Masyarakat Adat, Perampasan Aset, PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan Tanpa Skema Omnibuslaw

7. Tolak Revisi RKUHP Tanpa Partisipasi Bermakna

8. Naikkan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5 persen - 10.5 persen.

9. Cabut PP 35/2021 Tentang Outsourcing dan Kontrak Kerja

10. Bentuk Satgas PHK

11. Reformasi Kebijakan Perpajakan

12. Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM

13. Bangun Industrialisasi Berbasis Kearifan Lokal di Sulawesi Utara.

14. Berikan Jaminan Kesehatan dan Kesejahteraan Terhadap Pekerja Sektor Informal Lewat Perda Sulut

15. Hentikan Perampasan Ruang Hidup di Wilayah Agraria dan Kemaritiman

16. Mendesak DPRD Sulut untuk Mendorong Pemprov Sulut agar Segera Mengesahkan Pergub Disabilitas.

17. DPRD Sulut Wajib Mendesak Polda Sulut untuk Mempercepat Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

18. Hentikan dan Usut Tuntas Represifitas Aparat Terhadap Massa Aksi

19. Hentikan Pelibatan dan Tindak Tegas Ormas dalam Pengamanan Massa Aksi

(Tim Tribun Manado)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Thread Tribun Manado, Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.