Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah GMIM, Proposal Permohonan Muncul Setelah APBD Diketuk

TRIBUNMANADO.CO.ID – Persidangan kasus dugaan penyimpangan dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) periode 2021–2023 mulai membuka fakta-fakta baru. 

Hal tersebut diungkap dalam dakwaan terdakwa Pdt Hein Arina yang dibacakan JPU pada sidang perdana yang digelar Jumat (29/8/2025) lalu.

Terungkap dugaan korupsi ini disebut bermula pada Agustus 2019, saat finalisasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut untuk Tahun Anggaran 2020. 

Saat itu, Jeffry Robby Korengkeng Kepala BKAD sekaligus Bendahara Umum Daerah, meminta agar Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dimasukkan sebagai penerima hibah.

Permintaan itu ditolak oleh beberapa pejabat teknis, antara lain Melky Wensy Matindas selaku Kepala Bidang Aset BKAD sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Jimmy Tommy Albert Pantouw, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Belanja Hibah. 

Alasannya, Sinode GMIM belum menyerahkan proposal permohonan hibah dan dokumen akta notaris badan hukum masih menggunakan data lama, tanpa perubahan kepengurusan.

Namun, menurut dakwaan, Korengkeng bersama Asiano Gamy Kawatu (saat itu Asisten III Pemprov Sulut sekaligus Wakil Ketua I TAPD) tetap meminta nama Sinode GMIM dicantumkan.

Proses evaluasi formal yang biasanya menjadi dasar pencantuman penerima hibah pun dilewati.

Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama DPRD, pembahasan hibah disebut dilakukan secara global tanpa menyinggung penerima secara spesifik.

Hasilnya, DPRD menyetujui anggaran belanja hibah tahun 2020 senilai Rp 37,204 miliar.

APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2020 resmi ditetapkan pada 30 Desember 2019, dengan dana hibah yang salah satunya ditujukan untuk Sinode GMIM.

Setelah APBD disahkan, barulah pada Januari 2020 pejabat Pemprov Sulut meminta Sinode GMIM menyiapkan proposal permohonan hibah. 

Melky Matindas bahkan disebut langsung menghubungi staf Sinode, Gebby Mareska Tuelah, untuk menyusun dokumen yang disesuaikan dengan anggaran yang sudah tertera.

Proposal permohonan hibah kemudian dibuat dengan Surat Nomor: K/0982.A/UM I.A/05-2019 tertanggal 31 Mei 2019, yang ditandatangani Ketua Sinode GMIM Pdt Hein Arina bersama Sekretaris Pdt Evert Tangel dan Bendahara Sym Recky Janeman Montong.

Rincian Hibah Rp 6,05 Miliar untuk GMIM

Dalam proposal itu, total hibah yang diminta mencapai Rp6,05 miliar, dengan rincian:

Rp 1,5 miliar untuk ibadah awal tahun kerukunan pendeta dan guru agama GMIM

Rp 50 juta untuk kegiatan Strategi Collaboration Meeting Wycliffe Global Alliance

Rp 2 miliar untuk beasiswa mahasiswa Fakultas Teologi UKIT Yayasan GMIM

Rp 1,75 miliar untuk pembangunan Kampus UKIT Yayasan GMIM

Rp 750 juta untuk operasional Sinode GMIM

Tidak hanya proposal, sejumlah dokumen administratif lain juga baru dilengkapi setelah APBD ditetapkan.

Di antaranya KTP pengurus sinode, NPWP atas nama GMIM, akta notaris 1992, SK Mendagri tahun 1970, hingga surat domisili dari Kelurahan Talete Dua yang diterbitkan pada Juni 2020.

Jaksa menilai, alur penganggaran hibah ini melanggar aturan karena proses evaluasi formal dan pengajuan proposal tidak dilakukan sejak awal sebagaimana mestinya. Hal ini membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. (Ren)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.