Alumni UGM Asal Sulut Taufik Tumbelaka: Unjuk Rasa Momentum Evaluasi Pemangku kebijakan Pejabat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Alumni Universitas Gadjah Mada dan putra mantan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Taufik Tumbelaka, menilai aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi di tengah masyarakat tidak bisa dipandang hanya sebagai peristiwa spontan semata.

Menurutnya, demo umumnya muncul karena adanya ketidakselarasan antara harapan masyarakat dengan realita yang mereka rasakan.

"Ekspektasi dan realita tidak berbanding lurus, maka terjadi frustasi sosial,” kata Tumbelaka.

Ia menjelaskan, frustasi sosial yang menumpuk dalam bentuk kekecewaan masyarakat bisa meledak kapan saja dengan pemicu yang tak selalu terduga.

Jika kondisi itu tidak dikelola dengan bijak, potensi lahirnya aksi massa yang lebih besar tidak bisa dihindari.

Karena itu, Tumbelaka mengingatkan bahwa unjuk rasa sebaiknya dilihat sebagai momentum evaluasi oleh para pemangku kebijakan, baik pejabat maupun elit politik.

Ia menekankan pentingnya tidak melakukan reaksi yang kontra produktif.

“Dalam suatu unjuk rasa selalu ada dinamika di lapangan, dan jika tidak diantisipasi dengan baik, akan berpotensi membesar dan meluas. Untuk itu diharapkan pihak-pihak yang ada ikut membantu meredam atau minimal tidak melakukan hal-hal yang dapat menambah semakin memanas,” ujarnya.

Karena itu, Tumbelaka mengingatkan bahwa unjuk rasa sebaiknya dilihat sebagai momentum evaluasi oleh para pemangku kebijakan, baik pejabat maupun elit politik.

Ia menekankan pentingnya tidak melakukan reaksi yang kontra produktif.

“Dalam suatu unjuk rasa selalu ada dinamika di lapangan, dan jika tidak diantisipasi dengan baik, akan berpotensi membesar dan meluas. Untuk itu diharapkan pihak-pihak yang ada ikut membantu meredam atau minimal tidak melakukan hal-hal yang dapat menambah semakin memanas,” ujarnya.

Diketahui, pembakaran gedung dan sejumlah fasilitas mewarnai aksi demo di Tanah Air. 

Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga terjadi di beberapa kota di Indonesia. 

Di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan gedung DPRD ludes tersisa puing. 

Di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pun sama.