Daftar Nama Pengurus Koperasi Merah Putih di 167 Desa dan Kelurahan di Sangihe, Terbentuk Mei 2025

Ringkasan Berita:1. Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah terbentuk.

 

2. Totalnya ada 167 koperasi sesuai jumlah desa dan kelurahan.

 

3. KDMP tersebar di 145 kampung dan 22 kelurahan se-Sangihe.

TRIBUNMANADO.CO.ID, SANGIHE– Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah terbentuk.

Totalnya ada 167 koperasi sesuai jumlah desa dan kelurahan.

Artinya satu desa dan kelurahan masing-masing ada satu.

Baca juga: 167 KDMP Se-Sangihe Sulut Terbentuk, Baru Satu Jalankan Usaha Aktif

Jarak antara Pemrov Sulut dan Kabupaten Sangihe mencapai 244 kilometer.

Pun mereka sudah lengkap dengan pengurus sudah terbentuk.

Sebenarnya mereka sudah terbentuk lengkap sejak Mei 2025.

Pembentukan koperasi tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden guna memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

KDMP tersebar di 145 kampung dan 22 kelurahan se-Sangihe.

Program ini diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam pengelolaan usaha berbasis komunitas.

Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jan Ch. O Paransi, SH, MH, Dalam Wawancara Tribunmanado, Jumat (12/02/2026), menjelaskan bahwa seluruh KDMP telah mengantongi legalitas resmi berupa akta notaris sejak 2025.

“Ada 145 kampung dan 22 kelurahan. Jadi total 167 KDMP sudah memiliki akta notaris dan resmi terbentuk pada tahun 2025,” ujarnya.

Meski demikian, hingga Februari 2026, baru satu KDMP yang tercatat aktif menjalankan usaha, yakni KDMP Kampung Matutuang di Kecamatan Marore. Koperasi tersebut bergerak dalam pendistribusian minyak tanah dan pertalite bagi nelayan setempat.

“Yang usahanya sudah berjalan baru satu, yaitu KDMP Matutuang. Mereka fokus pada distribusi minyak tanah dan pertalite untuk nelayan,” jelas Paransi.

Untuk mempercepat operasional KDMP lainnya, Pemerintah Kabupaten Sangihe melalui Dinas Koperasi telah mengusulkan dukungan anggaran pada tahun 2026, termasuk dalam pembahasan bersama Komisi III DPRD. Namun, pengajuan melalui RKPD 2026 masih menghadapi kendala efisiensi anggaran.

Meski demikian, Paransi menegaskan bahwa keberhasilan operasional KDMP sangat bergantung pada inisiatif dan kesiapan pengurus di masing-masing desa dan kelurahan.