Sabtu, 23 Mei 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Makan Bergizi Gratis

Kritik Tata Kelola MBG, Mahfud MD: Program Ini Harus Diteruskan Tapi Kejelekannya Harus Diselesaikan

Kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi perhatian publik.

Tayang:
Editor: Glendi Manengal
KOMPAS.com/IRFAN KAMIL
KRITIK: Kasus keracunan MBG tengah tengah menjadi perhatian publik Indonesia. Tata kelola program Makan Bergizi Gratis dikritik Mahfud MD. 

Berikut adalah rincian anggaran tersebut:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 335 triliun

Purbaya menyebut, MBG didesain untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita sekaligus memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga mendorong ekonomi lokal.

Badan Gizi Nasional Bakal Dapat Anggaran Rp268 triliun

rogram Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi gratis bakal mendapat anggaran di Tahun 2026.

Melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mendapat anggaran Rp268 triliun.

Anggaran akan fokus digunakan program Makan Bergizi gratis, untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Terkait hal tersebut Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, jumlah tersebut meningkat sekitar Rp 50,1 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang senilai Rp 217,8 triliun.

Dadan merinci penggunaannya.

Anggaran sebesar Rp 34,493 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi gratis (MBG) yang ditujukan kepada penerima manfaat anak sekolah.

Kemudian, untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita sebesar Rp 3,1 triliun.

Selain itu, anggaran tambahan juga dialokasikan untuk belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp 3,9 triliun, digitalisasi MBG senilai Rp 3,1 triliun, serta promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 280 miliar.

Serta tambahan Rp 700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh BPOM.

Sementara itu, Rp 412,5 miliar akan dipakai untuk sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data status gizi yang dikelola Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ada juga kebutuhan untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan, ahli gizi, serta pelatihan penjamah makanan di setiap SPPG, dialokasikan sebesar Rp 3,8 triliun.

Secara klasifikasi, 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp 255,5 triliun difokuskan untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara 4,6 persen atau Rp 12,4 triliun untuk program dukungan manajemen.

Sumber: Kompas.com
Halaman 3/4
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved