Daftar 8 Agenda Prioritas APBN 2026, Sudah Disetujui DPR RI

TRIBUNMANDO.CO.ID - Pemerintah sudah menyiapkan agenda yang akan dilaksanakan pada 2026 mendatang.

Bahkan agenda tersebut sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Agenda tersebut sudah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.

Baca juga: Daftar 11 Poin Anggaran yang Alami Kenaikan dalam APBN 2026 Rp 3.842,7 Triliun

RUU, atau Rancangan Undang-Undang, adalah usulan untuk membentuk undang-undang baru atau mengubah undang-undang yang sudah ada, yang belum disahkan dan belum memiliki kekuatan hukum.

RUU menjadi dasar untuk proses pembentukan undang-undang (UU) dan diusulkan oleh lembaga legislatif (seperti DPR di Indonesia) atau pemerintah, yang kemudian dibahas, diperdebatkan, dan dipilih sebelum akhirnya disahkan menjadi UU yang mengikat. 

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memuat daftar terperinci pendapatan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

APBN berisi pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak, belanja negara untuk membiayai program pemerintah, serta pembiayaan untuk menutup defisit. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, APBN 2026 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tiga pilar utama Sumitronomics, yakni pertumbuhan tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional.

“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6 persen dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8 persen dalam jangka menengah,” ujar Purbaya dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (23/9/2025).

APBN 2026 diarahkan menjadi katalis bagi sektor swasta. Pemerintah memperkuat peran Danantara untuk investasi bernilai tambah, menempatkan kas Rp 200 triliun di Himbara untuk mendorong kredit, serta menyederhanakan perizinan usaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.

Delapan Agenda Prioritas APBN 2026

Pemerintah menegaskan delapan agenda prioritas yang akan dijalankan tahun depan, yaitu:

1. Ketahanan pangan
Anggaran Rp 164,7 triliun dialokasikan untuk swasembada pangan, stabilisasi harga, serta kesejahteraan petani dan nelayan.

2. Ketahanan energi
Sebesar Rp 402,4 triliun disiapkan untuk meningkatkan lifting minyak dan gas, mempercepat transisi energi, serta menjaga stabilitas harga energi.

3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Anggaran Rp 335 triliun ditujukan untuk gizi anak sekolah, ibu hamil, balita, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.