Sulawesi Utara
Menkeu Pangkas Dana Transfer, Ekonom Sulut: Bakal Ganggu Stabilitas Fiskal dan Pembangunan Daerah
Joy Tulung SE MSc PhD mengungkapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga sosial dan politik.
Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Rizali Posumah
TRIBUNMANADO.CO.ID - Kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah tahun 2026 memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Ekonom Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Joy Tulung SE MSc PhD mengungkapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga sosial dan politik.
Karena itu, bagi Ketua ISEI Cabang Manado, Sulut ini, langkah tersebut perlu dilaksanakan dengan hati-hati, disertai komunikasi yang terbuka dan strategi mitigasi yang jelas.
"Tujuan utama dari kebijakan fiskal bukan semata penghematan, tetapi menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia," kata Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado ini, Selasa (7/10/2025).
Ia menjelaskan, pemangkasan dana transfer memiliki dampak langsung dan tidak langsung.
Dampak langsungnya, mulai dari penyusutan kapasitas fiskal daerah.
Pemotongan TKD akan mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas, termasuk belanja modal, perawatan infrastruktur, dan penyediaan fasilitas publik.
Sebagian besar pemerintah daerah akan terpaksa memfokuskan anggaran hanya pada kebutuhan rutin seperti gaji ASN dan operasional.
"Sehingga program pembangunan baru berpotensi tertunda atau dibatalkan," kata Tulung.
Selanjutnya, menurunnya Kualitas Layanan Publik.
Pemangkasan anggaran di sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial dapat berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
Keterlambatan distribusi bantuan sosial, pengurangan tenaga kontrak, hingga penundaan perbaikan fasilitas publik dapat menjadi konsekuensi nyata dari pengurangan TKD.
Berikutnya, gangguan terhadap Proyek Infrastruktur. Banyak proyek pembangunan fisik yang dibiayai melalui DAK dan DAU.
Jika alokasinya dipotong, sejumlah proyek prioritas di bidang jalan, jembatan, irigasi, dan sanitasi terancam berhenti di tengah jalan.
Hal ini akan menghambat konektivitas antarwilayah dan memperlambat distribusi barang dan jasa di tingkat lokal.
Dampak selanjutnya, akan memberi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Daerah dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang rendah akan kesulitan menutupi kekurangan anggaran.
Akibatnya, mereka mungkin harus melakukan realokasi anggaran dari sektor-sektor non-esensial atau menunda pembayaran kewajiban tertentu kepada pihak ketiga, termasuk kontraktor dan pelaku UMKM lokal.
Sedangkan dampak tidak langsung, yakni adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi lokal.
"Belanja pemerintah daerah memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap ekonomi lokal. Pemotongan TKD akan menurunkan sirkulasi uang di daerah, mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa lokal, serta menekan aktivitas sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa," ungkapnya.
Dampak lainnya, meningkatnya ketimpangan antar daerah.
Katanya, daerah dengan PAD besar seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat mungkin masih mampu menjaga kestabilan fiskal.
Tetapi daerah tertinggal yang bergantung pada TKD, seperti di kawasan timur Indonesia akan mengalami pelemahan signifikan.
"Ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah," ujarnya lagi.
Kemudian, dampak dari pemangkasan TKD ialah penurunan Daya Tarik Investasi Daerah.
Infrastruktur yang tidak terawat dan lambannya realisasi proyek pembangunan akan menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.
Ketidakpastian fiskal daerah juga membuat dunia usaha enggan memperluas investasi.
Berikutnya, dampak sosial dan politik. Pemotongan dana transfer bisa memicu ketegangan politik antara pemerintah pusat dan daerah.
Di tingkat lokal, masyarakat mungkin menilai pemerintah daerah tidak mampu memenuhi janji pembangunan, sehingga kepercayaan publik dapat menurun.
Selanjutnya, menurunnya kualitas pembangunan manusia.
Pemangkasan anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan dapat berimplikasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.
"Daerah bisa kesulitan mempertahankan program beasiswa, peningkatan kompetensi guru, maupun pelayanan kesehatan preventif," jelasnya lagi.
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya
Baca juga: Kerusakan Akibat Longsor di Perum Bhayangkara Manado Belum Diperbaiki Pemerintah, Warga Mengeluh
3 Berita Populer Sulawesi Utara: 7 Polisi Sulut ke Afrika Tengah, Sisi Lain Sidang Dana Hibah GMIM |
![]() |
---|
Inflasi Tahunan Sulut Naik Jadi 1,57 Persen di September 2025, Rica dan Tomat Jadi Penentu |
![]() |
---|
Daftar Nama Polisi di Sulawesi Utara yang Terpilih dalam Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah |
![]() |
---|
Perjalanan Sunyi AFMI di Sulawesi Utara: Rescue Anjing dan Kucing di Pasar hingga Adopsi |
![]() |
---|
3 Berita Populer Sulawesi Utara: Polisi Gagalkan Penimbunan Solar, Mutasi Pejabat di Polres Minut |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.