Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Bitung Sulawesi Utara

DPRD Kota Bitung Masih Enggan Beberkan Gaji dan Tunjangan di Tengah Sorotan Publik

Saat sejumlah daerah lain mulai membuka informasi gaji dan tunjangan anggota dewan secara terbuka, DPRD Bitung masih memilih bungkam.

Penulis: Fistel Mukuan | Editor: Isvara Savitri
Tribunmanado.com/Fistel Mukuan
HEARING - Hearing perwakilan masyarakat Pulau Lembeh dengan DPRD dan Pemkot Bitung, Kamis (11/9/2025). Hingga saat ini anggota DPRD Bitung masih bungkam terkait jumlah gaji dan tunjangan anggotanya. 

TRIBUNMANADO.COM, BITUNG - Gelombang protes masyarakat terhadap tunjangan DPR RI terus meluas. 

Tak hanya menggema di ibu kota, suara ketidakpuasan kini merambat hingga ke daerah-daerah, memunculkan tuntutan transparansi terhadap penghasilan para wakil rakyat, termasuk di tingkat DPRD.

Setelah mendapat tekanan publik, DPR RI akhirnya memutuskan menghentikan tunjangan perumahan kontroversial itu mulai 30 Agustus 2025. 

Namun, DPRD Kota Bitung menunjukkan sikap berbeda. 

Saat sejumlah daerah lain mulai membuka informasi gaji dan tunjangan anggota dewan secara terbuka, DPRD Bitung masih memilih bungkam.

Ketua DPRD Bitung, Vivy Ganap, enggan memberikan pernyataan terkait hal tersebut. 

Ia hanya menjawab singkat.

"Nanti saja ya," katanya tanpa penjelasan lebih lanjut saat ditemui di ruang paripurna pada Kamis (11/9/2025).

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Bitung, Albert Sarese, juga belum memberikan kejelasan mengenai transparansi data penghasilan para anggota dewan.

Gaji Anggota DPRD Kotamobagu Rp 25 Juta

Sementara itu, berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, total gaji dan tunjangan yang diterima setiap anggota DPRD Kotamobagu saat ini berkisar Rp 25 juta per bulan.

“Kalau total gaji dan tunjangan sebesar Rp 25 juta,” ungkap salah seorang sumber saat dikonfirmasi.

Adapun dari total tersebut, gaji pokok anggota DPRD Kotamobagu sekitar Rp 4 juta.

Selain itu, anggota dewan juga mendapatkan sejumlah tunjangan, termasuk tunjangan transportasi yang lebih dari Rp 10 juta.

Aturan terkait gaji pokok dan tunjangan anggota legislatif diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

DPRD - Kantor DPRD Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). TGR Rp944 Juta di DPRD Kotamobagu Terindikasi Korupsi, Diduga Ada Pembagian Uang ke Sejumlah Pejabat.
DPRD - Kantor DPRD Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). TGR Rp944 Juta di DPRD Kotamobagu Terindikasi Korupsi, Diduga Ada Pembagian Uang ke Sejumlah Pejabat. (Nielton Durado/Tribunmanado.co.id)

Dalam aturan tersebut, gaji pokok anggota DPR ditetapkan sebesar Rp 4,2 juta per bulan.

Selain gaji pokok, anggota DPR juga menerima berbagai tunjangan sesuai jabatan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 dan UU Nomor 12 Tahun 1980.

Beberapa di antaranya yaitu:

Tunjangan Kehormatan: Rp 5.580.000

Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp 15.554.000

Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp 3.750.000

Tak hanya itu, anggota DPR juga mendapat bantuan biaya bulanan berupa biaya listrik Rp 3,5 juta dan biaya telepon Rp 4,2 juta.

Gaji DPR RI Setelah Dipangkas

  • Gaji dan tunjangan jabatan (melekat)
  • Gaji pokok: Rp4.200.000 (Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2000)
  • Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp420.000 (Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1992)
  • Tunjangan anak pejabat negara: Rp168.000 (Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1992)
  • Tunjangan jabatan: Rp9.700.000 (Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2003)
  • Tunjangan beras pejabat negara: Rp289.680 (Keppres RI Nomor 9 Tahun 1982)
  • Uang sidang /paket: Rp2.000.000 (Surat Keppres Nomor 60 Tahun 2003)

Total gaji dan tunjangan melekat: Rp16.777.680

Tunjangan konstitusional

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Perawat Sukarela - Silet Open Up

Baca juga: Ternyata Ini Penyebab Warga Sulut Susah Dapat Pekerjaan Meski Lowongan Kerja di Sulawesi Utara Ada

  • Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp20.033.000 (Surat Izin Prinsip Menkeu Nomor S-311/MK.02/2025)
  • Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp7.187.000 (Surat Izin Prinsip Menkeu Nomor S-311/MK.02/2025)
  • Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp4.830.000 (Surat Izin Prinsip Menkeu Nomor S-311/MK.02/2025)
  • Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan:

a. Fungsi Legislasi: Rp.8.641.000 (Surat Izin Prinsip Menkeu Nomor S-311/MK.02/2025)

b. Fungsi pengawasan: Rp.8.641.000 (Surat Izin Prinsip Menkeu Nomor S-311/MK.02/2025)

c. Fungsi anggaran: Rp.8.641.000 (Surat Izin Prinsip Menkeu Nomor S-311/MK.02/2025)

Total tunjangan konstitusional: Rp57.433.000

Total bruto: Rp74.210.680

Pajak PPh 15 persen (total tunjangan konstitusional): Rp8.614.950

Take Home Pay (THP): Rp65.595.730

(*)

(Tribunmanado.com/Fistel Mukuan/Diki Gobel)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved