Sekretariat Masih Enggan Beberkan Gaji Anggota DPRD Bitung

TRIBUNMANADO.COM, BITUNG - Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak hanya soal kehormatan dan tanggung jawab besar kepada masyarakat, tapi juga berkaitan dengan penghasilan yang tidak sedikit. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa  wakil rakyat menerima gaji yang cukup fantastis.

Namun, belum semua informasi soal itu dibuka ke publik. 

Sekretaris DPRD Kota Bitung, Albert Sarese, menyatakan bahwa ia masih perlu berkoordinasi dengan pimpinan sebelum memberikan data resmi terkait besaran gaji para anggota dewan. 

"Saya masih mau komunikasikan dengan pimpinan," ujarnya ketika dihubungi via WhatsApp, Senin (8/9/2025). 

Ia menambahkan bahwa besaran gaji anggota dewan juga bervariasi.

"Pada prinsipnya, data ada. Tapi saya ada pimpinan, jadi masih mau minta petunjuk," kata Albert.

Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kotamobagu

Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD Kotamobagu di Sulawesi Utara pun capai puluhan juta rupiah.

Menurut sumber terpercaya, total gaji dan tunjangan yang diterima setiap anggota DPRD Kotamobagu berkisar Rp 25 juta per bulan.

Angka itu disebut-sebut menjadi yang terkecil dibandingkan dengan daerah lain di Bolaang Mongondow Raya (BMR).

“Kalau total gaji dan tunjangan sebesar Rp 25 juta. Sepertinya itu terkecil di Bolaang Mongondow Raya (BMR),” kata salah seorang sumber internal saat dikonfirmasi, Senin (8/9/2025).

Gaji pokok yang diterima anggota dewan sekitar Rp 4 juta lebih.

Dari komponen pendapatan itu, anggota DPRD  Kotamobagu juga saat ini mendapatkan sejumlah tunjangan, salah satunya tunjangan transportasi yang mencapai Rp 10 juta lebih, selain berbagai tunjangan lain.

Menurutnya besaran gaji dan tunjangan ini sudah berlaku sejak periode sebelumnya dan tidak mengalami perubahan.

“Sejak periode lalu sampai sekarang tidak ada penambahan dalam komponen pendapatan,” tambahnya.

Aturan terkait gaji pokok dan tunjangan anggota legislatif diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Dalam aturan tersebut, gaji pokok anggota DPR ditetapkan sebesar Rp 4,2 juta per bulan.

Selain gaji pokok, anggota DPR juga menerima berbagai tunjangan sesuai jabatan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 dan UU Nomor 12 Tahun 1980.

Beberapa di antaranya yaitu:

Tunjangan Kehormatan: Rp 5.580.000

Baca juga: Prakiraan Cuaca Sulawesi Utara Selasa 9 September 2025, Cek Daftar Wilayah Berpotensi Hujan

Baca juga: Gaji dan Tunjangan DPRD Kotamobagu Rp 25 Juta, Terkecil di BMR Sulawesi Utara

Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp 15.554.000

Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp 3.750.000

Tak hanya itu, anggota DPR juga mendapat bantuan biaya bulanan berupa biaya listrik Rp 3,5 juta dan biaya telepon Rp 4,2 juta.(*)

(Tribunmanado.com/Fistel Mukuan/Diki Gobel)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.