TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan rencana kerja yang akan dilakukan pada 2026.
Rencana tersebut dituangkan dalam rancangan undang-undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan nota keuangan.
Intisarinya ada 8 program prioritas.
Baca juga: Gubernur Sulut YSK Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Kantor DPRD
Itu sidampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Ruang Rapat Paripurna MPR, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).
APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
APBN berisi daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember).
Sedangkan nota keuangan merinci jumlah dan jenis pembiayaan, tenor utang, hingga perkiraan bunga, sekaligus strategi pengelolaanya.
Batas defisit anggaran diharuskan di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. RAPBN 2026, kita utamakan pada 8 agenda prioritas," ujar Prabowo.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun mengumumkan anggaran tahun 2026 yang diperlukan untuk melaksanakan delapan program prioritas tersebut.
Ketika dijumlahkan, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp2.741,1 triliun.
Sementara, untuk tiap program, Sri Mulyani menyebut khusus ketahanan pangan akan dianggarkan sebesar Rp164,4 triliun.
Sri Mulyani Indrawati adalah seorang ekonom dan politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Ia dikenal karena rekam jejaknya yang panjang di bidang keuangan, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kembali dipercaya pada era Presiden Joko Widodo, serta kini di pemerintahan Prabowo Subianto.