“Namun memang disadari penuh bahwa DKP sendiri memiliki keterbatasan. Untuk itu, mungkin diperlukan untuk menggandeng dinas terkait lainnya seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan melibatkan Dinas PMD secara aktif dalam pengawasan perikanan, diharapkan dapat terbangun sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.” 

“Dan rancangan Pergub yang akan disusun ini nantinya akan membantu DKP Provinsi dalam hal pengawasan yang akan berimbas pada kesejahteraan nelayan itu sendiri,” jelas Royke yang pernah cukup lama berkecimpung di lembaga-lembaga jaringan internasional seperti WWF, Rare dan USAID Ber-IKAN untuk isu perikanan dan kelautan di beberapa provinsi lain terutama di Sulawesi Utara ini.

Mengakhiri rangkaian proses FGD, disepakati akan kembali dilakukan FGD tahap kedua yang akan membahas secara spesifik rancangan awal Ranpergub Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini yang akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2025 mendatang. (*)