AMK: Kami yang datangin. Misalnya, Pak David, pak lurah, atau pak camat yang menghubungi kami. Kalau misalkan Pak David ada di tempat tinggalnya, nanti Pak David menghubungkan dengan PIC langsung. PIC itu bisa saja staff kecamatan atau kelurahan yang ditunjuk. Kami sampaikan mekanismenya, alurnya, dan persiapan yang perlu dilakukan. Nanti, PIC yang mengatur pelaksanaan.
DK: Apakah ada batasan jumlah peserta dalam BPJS Kesehatan Online?
AMK: Sebenarnya tidak ada batasan. Namun, BPJS Kesehatan Online ini biasanya dilaksanakan dalam waktu 2 jam. Selama ini kami pelaksanaannya maksimal melayani 25 orang.
DK: Jadi, ada beberapa petugas yang melayani dalam satu sesi, ya?
AMK: Jadi masing-masing cabang itu ada PIC-nya, bisa saja masing-masing kantor cabang itu memiliki beberapa kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota ini juga buka pelayanan via zoom ini atau BPJS Kesehatan Online ini masing-masing daerah. Misalkan saya di Manado, saya buka kantor cabang Manado buka pelayanan Zoom ini, bisa saja di Bitung juga seperti itu. Bisa saja di Minahasa Utara juga seperti itu, bisa saja di Talaud misalnya, Sangihe atau di Siau Bisa juga melakukan hal yang sama.
DK: Apakah ada biaya untuk mengikuti BPJS Kesehatan Online ini?
AMK: Sebenarnya pengurusan administrasi itu di mana-mana pun tidak ada biaya sama sekali. Mau datang ke kantor minta tolong uruskan dan sebagainya. Apalagi BPJS Kesehatan Online ini tidak ada biaya yang dibebankan kepada peserta atau calon peserta. Malah kami kadang menantang peserta atau calon peserta tolong kalau ada yang minta biaya itu disampaikan ke kami.
DK: Tapi misalkan tidak ada biaya untuk kuota, itu bagaimana, Pak?
AMK: Nanti misalkan ketika kami menghubungi PIC, PIC menentukan jadwal pelaksanaan kapan. Kemudian di h-1 itu, kami bisa bantu dengan data kuota untuk pelaksanaan ini. Bisa kami bantu, tergantung kebutuhan pada saat itu. Jadi jangan sampai gara-gara kuota data tidak ada, akhirnya pelaksanaan tidak terlaksana.
Baca juga: Potret Terbaru Mayang Adik Vanessa Angel, Dulu Kerap Dihujat Kini Penampilannya Bikin Pangling
Baca juga: Gempa Bumi Malam Ini, Info BMKG Rabu 25 Juni 2025, Ini Kekuatan dan Lokasinya
DK: Pelayanan BPJS Kesehatan dan informasi terkait JKN bisa apa saja, Pak?
AMK: Informasi itu bisa apa saja yang berhubungan dengan JKN. Jangan sampai ketika informasi JKN ada peserta tanya, "pak bagaimana caranya urus KTP?", kami ndak bisa menjawab. Tapi kalau soal JKN kami menjawab sampai peserta itu paham, baik itu prosedurnya maupun hal-hal yang terkait dengan pelayanan, misalnya yang ada di JKN. Kami juga menginformasikan syarat-syarat apa saja yang harus dibawa dilengkapi sebelum kegiatan di hari h.
DK: Apa saja syarat-syarat yang harus dibawa oleh peserta JKN, Pak?
AMK: Syaratnya sebenarnya tidak terlalu susah. Kalau misalkan dia pendaftaran baru, baru pertama kali mau ikut JKN, itu mungkin tinggal bawa KK dan KTP. Kemudian, kalau peserta yang daftar PBPU atau di masyarakat dikenal dengan peserta mandiri tinggal bawa KK, KTP, dan buku rekening. Buku rekening mungkin tinggal ditunjukkan saja di layar, kita tidak lihat isinya, kita lihat apakah betul nama Adi dan nomor rekeningnya sekian. Kemudian, kalau misalkan ada peserta yang mau tambah anak dalam JKN, ya tinggal KK ditunjukkan.
DK: Apakah peserta yang belum terdaftar juga bisa mengikuti BPJS Kesehatan Online, Pak?
AMK: Kalau untuk BPJS Kesehatan Online ini sama deegan pelayanan di kantor, cuma kayak pindah saja. Jadi siapa pun yang bisa datang yang penting hal-hal tentang JKN itu. Termasuk kalau misalkan ada masyarakat yang belum terdaftar kemudian dia mau daftar itu silakan, kami layani. Tinggal itu tadi kalau misalkan daftar baru. Nanti tinggal tanya bapak mau di kelas berapa dan seterusnya. Begitu pula dengan segmen-segmen lain seperti misalkan PNS, TNI/Polri misalnya, kemudian PBPU tadi atau misalkan peserta yang ditanggung oleh pemerintah daerah itu Bisa kami layani. Yang penting berkasnya bawa lengkap. Tapi lengkap di sini juga pastikan itu memang KTP dan KK yang terbaru, jangan sampai memang KK lama yang sudah tidak sinkron lagi dengan Duk Capil. Itu akhirnya proses administrasinya tidak berjalan dengan baik karena memang dianggap identitas tidak valid.