“Contohnya program KPU dan Bawaslu yang hampir sama dilebur menjadi satu dan didiskusikan antara KPU dan Bawaslu supaya ada jalan keluar.

KPU provinsi juga mensinergikan kegiatan dengan kabupaten kota supaya tidak ada duplikasi anggaran,” pintanya.

Karena itu, lanjutnya, Pemprov Sulut melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan supaya terjadi efisiensi.

Pertemuan secara langsung bisa dilakukan secara daring, ini juga bisa dilakukan KPU dan Bawaslu untuk efisiensi.

Yang penting subtansinya tidak berkurang.

Supaya tahapan bisa berjalan efektif dengan dukungan dana menyesuaikan dengan anggaran daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran mempunyai persepsi yang sama dengan melihat kondisi keuangan daerah.

Karena out put kegiatan ini kita bawa ke gubernur dan bupati serta wali kota,” katanya.

Dia juga menambahkan, hibah ini dipantau langsung Kemendagri sampai penandatangan.

“Pemprov akan mencoba koordinasikan supaya on time penandatangan NPHD terkait pilkada 2024,” sebutnya. (Art)