Sebut Kenly, pihaknya mempertimbangkan saran pemerintah untuk efisiensi dalam menyusun anggaran pilkada 2024.

Saat pelaksanaan program setelah anggaran diketuk, pihaknya juga akan berupaya mengetatkan ikat pinggang.

Meski demikian, KPU Sulut masih akan mengkaji usul Pemprov Sulut untuk melebur kegiatan KPU Sulut dan Bawaslu yang mirip. 

"Kita kan beda tugas, kalau KPU lebih ke pelaksanaan sedang Bawaslu di pengawasan," katanya.

Sementara Donny Rumagit dari Bawaslu Sulut menuturkan, usulan angggaran ke Pemprov Sulut sebesar Rp 90 miliar masih mungkin berubah karena pembahasan masih berlanjut. 

Selain efisiensi, sebut dia, anggaran berkurang dikarenakan ada komponen pembiayaan yang diserahkan ke Kabupaten dan Kota.

Ia mencontohkan untuk adhoc.

"Untuk honor Panwascam, sekarang diusulkan masing - masing Kabupaten dan kota," katanya. 

Gubernur Sulut Olly Dondokambey berkeinginan agar ada efisiensi dalam anggaran pilkada 2024.

Hal ini ditegaskan Olly Dondokambey yang diwakili Asisten I Sekprov Denny Mangala, ketika membuka Rakor Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota, Perubahan APBD dan Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut, di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (20/6/2023).

Dikatakan Olly, pendanaan Pilkada jadi domain daerah.

Untuk itu, daerah diminta menganggarkan anggaran Pilkada 40 persen di APBD Perubahan, sisanya 60 persen di APBD tahun 2024.

“Untuk daerah yang fiskalnya rendah, diperbolehkan dianggaran bertahap sampai 2024,” ujarnya.

Dia juga meminta KPU dan Bawaslu menyusun program kegiatan dengan efisiensi untuk menyukseskan Pilkada.

Semua tahapan kegiatan harus berjalan dengan efisiensi dengan tidak mengganggu substansi.