Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Pengangkatan Mayjen TNI Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya menuai polemik.
Diketahui, Tim Mawar adalah tim kecil yang dibuat oleh kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1998.
Tim Mawar ini merupakan dalang dari operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi tahun 1998.
Pasalnya, Mayjen TNI Untung Budiharto merupakan eks Tim Mawar. Tim Mawar Kopassus diduga terlibat dalam penculikan aktivis 1998.
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman diminta untuk memberikan klarifikasi terkait promosi perwira eks Tim Mawar.
Pengamat Militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan penjelasan tersebut hendaknya mencakup bagaimana posisi kasus penculikan aktivis 1998, apa saja hukuman yang sudah dijatuhkan dan sanksi yang telah dijalankan oleh mereka yang terlibat dalam Tim Mawar.
Hal tersebut, kata dia, termasuk misalnya apabila ada penundaan kenaikan pangkat dan lain sebagainya.
Klarifikasi tersebut, kata Anton, penting untuk menjawab spekulasi dan tuduhan adanya praktik impunitas dalam kasus penculikan aktivis sekaligus menjadi awal perbaikan tata kelola karir prajurit.
Pimpinan TNI, kata dia, juga hendaknya memberikan penjelasan bagaimana dampak dari kasus hukum yang dihadapi terhadap perjalanan karir dan promosi prajurit.
Dengan demikian, kata Anton, publik mendapatkan informasi awal terkait apakah karir personel dikelola dengan obyektif atau subyektif pimpinan.
"Untuk menghindari polemik berkepanjangan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurahman sebaiknya memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait promosi perwira eks Tim Mawar," kata Anton kepada Tribunnews.com pada Selasa (11/1/2022).
Anton berpandangan pro kontra promosi terhadap perwira yang pernah tergabung dalam Tim Mawar Kopassus merupakan salah satu bukti masih adanya kelemahan pembinaan karir prajurit TNI yang diterapkan saat ini.
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses promosi karir prajurit termasuk mekanisme yang diambil di tingkatan Wanjakti, kata dia, membuat polemik terkait promosi perwira tidak bisa dihindarkan.
Tidak dipungkiri, lanjut dia, TNI sudah membangun sebuah mekanisme baku terkait pembinaan karir.
Selain itu, kata Anton, Dewan Kepangkatan dan Jabatan juga membuat serangkaian penilaian dalam sebelum menentukan promosi dan penugasan.