Baca tanpa iklan
membunuh, dan menantang untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Respon Komnas HAM dan Pemerintah Palau soal Penetapan KKB Papua sebagai Kelompok Teroris
Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua atau KKB Papua sebagai teroris menuai tanggapan dari berbagai kalangan.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe, meminta kepada pemerintah seharusnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Bersamaan, pihak Komnas HAM juga turut bertanggapan.
Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al-Rahab kecewa dengan keputusan pemerintah
yang menyematkan label teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
"Kalau hari ini Pak Menko mengumumkan jalan keluarnya dengan menambah label teroris,
saya terus terang merasa kecewa dengan itu," kata Amiruddin seperti dikutip dari Antara, Kamis (29/4/2021).
Ia menilai penegakan hukum yang transparan, adil, dan bertanggung jawab menjadi jalan penyelesaian
yang lebih penting untuk diutamakan daripada pemberian label teroris kepada KKB.
"Itu jauh lebih penting diutamakan daripada mengubah-ubah soal label," kata dia.
Menurut Amiruddin selama ini label KKB di Papua kerap mengalami banyak perubahan.
Namun, ia menilai perubahan label tersebut tidak membawa perubahan apapun.
KKB di Papua, menurutnya, pernah disebut sebagai kelompok separatis,