Baca tanpa iklan
Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID – Josep Sammy Rumambi Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kota Bitung melayangkan sejumlah catatan kritis.
Terkait Pelaksanaan Pilkada serentak Kota Bitung tahun 2020.
Sammy menyampaikan catatan kritis, saat rapat evaluasi Sumber Daya Manusia dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Bitung Tahun 2020 Divisi SDM dan Parmas, Selasa (16/2/2021) kemarin.
Di antaranya usul buat pelatihan ke pemuda Masjid dan Gereja mengenai simulasi pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Baca juga: Miliarder Baru Tuban Beli Mobil Mewah, Berangkatkan Keluarga Naik Haji hingga Modal Usaha
Baca juga: Tak Banyak yang Tahu, Ternyata Posisi Tidur Seperti ini Bisa Bantu Kita Cegah Asam Lambung Naik
Baca juga: Prediksi Liga Champions Porto Vs Juventus, Ronaldo Bakal Diadang Pepe, Berikut Susunan Pemainnya
Karena ada waktu cukup panjang, yaitu 3 tahun ini sebelum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
Evaluasi penyelenggara adhock Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar jaga integritas.
“Pengalaman ada penyelenggara di Kecamatan Aertembaga, yang undur diri karena diduga berafiliasi dengan calon tertentu.
Meski ada hubungan saudara, keluarga, kakak beradik dan lainnya tidak, sebagai penyelenggara tidak boleh foto bersama,
apalagi menunjukkan simbol atau tanda yang berkaitan dengan calon,” kata Sammy diwawancarai Rabu (17/2).
Baca juga: Info BMKG : Ini Daerah yang Berpotensi Terjadi Cuaca Ekstrem Kamis 18 Februari 2021
Baca juga: Gadis Cantik Selvi Djalilu, Minta Pasangan Berkah Perhatikan Penerangan di Bolsel
Secara pribadi dia menilai penyelenggara itu atau ketua PPK Kecamatan Aertembag, harus diberi aprediasi pada kinerjanya dan punya integritas namun lalai dalam menjaga integritasnya.
Selain itu pada rapat kemarin, yang berlangsung di aula Kantor KPU Bitung Sammy juga mengangkat terkait pelaksanaan rekrutmen penyelenggara di tingkat PPK.
Sempat ada beberapa calon penyelenggara waktu itu, ada nama dalam sistem informasi partai Politik (Sipol).
Baca juga: SINOPSIS The Veteran, Film Bergenre Laga dan Pembunuhan
Baca juga: Aung San Suu Kyi Didakwa Impor Walkie Talkie Secara Ilegal
Namun meski penyelenggara adhock atau PPK namanya ada di Sipol, belum pasti sebagai anggota atau pengurus partai.
“Hal-hal seperti ini sedikit membuat terjanggal administrasi, dari para calon adhock waktu melamar lalu,” tambahnya.
Pihaknya juga mendapati ada data pemilih ditemukan di 1 rumah, pindah domisi.