Kalau memang kasusnya seperti itu, saya pikir itu kunker yang blunder di tengah situasi seperti sekarang ini. Seharusnya setiap pejabat di Indonesia sudah mendengar imbauan dari Pemerintah Pusat untuk tidak melakukan perjalanan baik di luar maupun dalam negeri.
Lagian, untuk apa juga kunker itu dilakukan jika bukan dalam keadaan mendesak? Saya pikir, setiap pejabat daerah harus menjadi peka terhadap situasi saat ini. Kalau intinya ingin mendapat informasi dan belajar dari daerah lain, seharusnya dibuat telekonferensi saja atau penggunaan teknologi untuk sekarang ini.
Jangankan dalam situasi darurat seperti kasus Corona ini, kunker itu sudah sering dikritik karena tidak efisien dan memakan anggaran perjalanan dinas.
Yaitu dengan biaya negara yang tinggi dan hasilnya tidak signifikan untuk kemajuan suatu daerah. Sangat disayangkan, kalau ternyata hasil kunker tersebut juga memakan korban menjadi orang dengan positif Corona.
Provinsi Sulut seharusnya mengambil kebijakan untuk sementara menolak setiap kunker dalam dan luar negeri untuk memproteksi warganya. Bukan atas dasar kesopansantunan menerima tanpa mempertimbangkan insiden yang bisa bertambah kasusnya saat ini.
Lagi-lagi, ini menjadi sebuah ketidakpekaan dari Pemerintah Sulut maupun DPRD Sumut tersebut. Sebaiknya, setiap pemerintah daerah termasuk di Sulut, harus bijaksana melihat persoalan ini sebagai isu global dan nasional yang harus mendapat perhatian sangat penting. (ryo/ang/art/ano/drp)