Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Satuan Tugas Virus Corona (Satgas Covid-19) Sulawesi Utara memeriksa 23 pegawai termasuk pejabat Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulut. Mereka berinteraksi dengan anggota DPRD Sumatera Utara yang positif terjangkit Covid-19 saat kunjungan kerja pada 12 Maret 2020. Pejabat yang diduga kontak langsung dengan pasien mulai asisten gubernur, anggota DPRD, kepala dinas hingga kepala bagian.
• Kader Demokrat di Daerah Ini Jalani Karantina
Asisten I Pemprov Sulut, Edison Humiang membenarkan kunker Komisi D asal Sumut. Tamu diterima di Ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut.
Kata dia, tak disangka ada kejadian bisa seperti ini. Sudah kejadian, Asisten I mengatakan, langkah yang diambil melakukan protokol penanganan Covid-19. "Sudah kita lakukan protokol Covid," kata dia.
Jadi bagi siapa pun yang berinteraksi dengan kontak risiko tinggi maka, kata Humiang, sementara melakukan isolasi diri secara mandiri. "Kejadiannya (kunker) 12 Maret, jadi kalau ikut protokol Covid 19, maka 14 hari lagi masuk kategori aman," kata dia. Jika dihitung-hitung 14 hari, maka menurut Humiang, maka tinggal 2 hari lagi. "Tanggal 27 Maret selesai," ujarnya.
Selain itu, memang baiknya yang terindikasi dilakukan rapid test. "Kalau sudah datang (rapid test) untuk tes bisa diprioritaskan," ujarnya. Kejadian ini memang sudah risiko, sehingga ikut prosedur saja dan tetap waspada.
Kabag Umum DPRD Sulut, John Paerunan membenarkan soal kunker legislator Sulut. "Dari Komisi D DPRD Sumut diterima Sekwan, tanggal 12 Maret 2020," ujarnya, Rabu (25/3/2020).
John mengatakan, kunker itu diadakan sebelum ada edaran dari Pemprov Sulut untuk mencegah penyebaran Corona. Jadi seperti biasa bertugas menyambut kunker Komisi D DPRD Sumut.
Paerunan tak menyangka jika ada anggota DPRD Sumut yang terjangkit Corona. Ia pun sudah mencoba mengklarifikasi kabar tersebut ke Sumut, cuma belum mendapat kabar lebih detail. "Doakan semoga aman. Siapa sangka saat tugas jadi begini," kata dia.
• ODSK Doakan Ibunda Jokowi, Presiden: Empat Tahun Ibu Sakit Kanker
Sekretariat DPRD pun sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Sulut, kemudian mendata pegawai yang berinteraksi saat kunker DPRD Sumut. “Sementara data siapa yang berinteraksi berjabat tangan, berada dalam ruangan, siapa-siapa. Nama, umur, alamat, nomor ponsel. Langkah ini sudah koordinasi dengan Satgas Covid," ujarnya.
Sebelumnya informasi Anggota DPRD Sumut Aulia Agsa mengalami gangguan kesehatan dan harus mendapat perawatan di RS Adam Malik usai kunker dari Sulut.
Amir Liputo, Anggota DPRD Sulut mengaku kaget setelah mengetahui ada Anggota DPRD Sumut terinfeksi Covid 19. Satu di antara lokasi tujuan kunker DPRD Sumut itu di Kantor DPRD Sulut. "Tentu kaget baru tahu semalam (24 Maret) ada anggota DPRD Sumut, positif Covid 19, setelah telusuri langsung ke beberapa sumber yang bersangkutan memang positif," kata dia.
Ia tak menyangka kejadian belakangan seperti ini. "Kita tidak bisa menolak kunjungan, karena pada saat itu belum ada edaran dari Kemendagri. Sudah di Manado, tidak mungkin kami tolak, sehingga waktu itu diterima Sekwan dan beberapa Kabag," kata dia.
Amir mengatakan, adanya pertemuan itu tak bisa dipungkiri berarti ada interaksi. Maka, langkah pertama siapa saja yang berinteraksi akan memeriksakan diri secara sukarela. "Sudah melapor ke Posko (Satgas) Covid 19 masuk dalam pengawasan, DPRD proaktif karena tidak ingin menjadi katalisator penularan," ujarnya.
Kondisi saat ini, tidak tahu sudah tertular atau belum, maka langkah aman dengan memeriksakan diri. Selain menyambangi Kantor DPRD Sulut, rombongan Komisi D DPRD Sumut sebelumnya menyambangi Kantor Gubernur Sulut. Rombongan diterima Asisten I Pemprov Sulut Edison Humiang. Kunker tersebut kaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan ESDM.
Tindakan pencegahan dilakukan Polsek Ratatotok bersama puskesmas. Petugas langsung mencegat dan melakukan pemeriksaan terhadap 3 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang berkerja di PT SEJ di wilayah Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara sejak pagi tadi Rabu (25/3/2020).
Kapolsek Ratatotok Inspektur Satu Stenly Calvin Korua mengatakan, ketiga WNA sudah diperiksa dan dinyatakan sehat. "Tadi kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap ketiga WNA asal Tiongkok yang berkunjung disalah satu perusahaan tambang yang ada di Kecamatan Ratatotok," tutur Kapolsek.
• Pemkab Minahasa Ancam Tutup Pertokoan jika Tidak Sediakan Tempat Cuci Tangan
Dari surat keterangan itu diketahui mereka telah diperiksa mulai dari RSPI Prof Dr Sulianti Saroso Jakarta Utara dan Surat Keterangan sehat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Minahasa Selatan (Minsel).
"Akan tetapi, meski mereka mengantongi beberapa surat kesehatan tersebut. Bila sudah masuk ke wilayah Mitra mereka siap mengikuti aturan pemerintah terkait pencegahan Covid-19," tandas Korua.
Sementara berdasarkan petunjuk Bupati Mitra James Sumendap agar ketiga WNA harus dilakukan isolasi di wilayah Manado. Instruksi tersebut dibenarkan juga oleh Juru Bicara Satgas Covid-19 Mitra Gloria D Wuwungan.
"Memang ketiganya telah selesai diperiksa untuk pencegahan Covid-19. Dan telah dinyatakan sehat. Akan tetapi, telah diinstruksikan agar mereka tetap melakukan prosedur isolasi lewat Pemerintah Manado, dimana kantor pusat perusahaan yang mereka naungi, siap memberikan isolasi terhadap ketiganya," katanya.
Dari informasi terkini yang didapat, sudah 237 orang yang masuk dalam data jumlah orang yang melakukan kunjungan ke daerah terjangkit.
Ketua Satgas Covid-19 yang juga Asisten I Kepemerintahan Jani Rolos melalui Juru Bicara Satgas Gloria D Wuwungan mengatakan data terbaru, yang terhitung hingga kemarin, ada sebanyak 237 dari 12 kecamatan yang melapor. ODP ada sebanyak 24 orang.
"Data ODP juga mengalami kenaikan dari sebelumnya 10, sejak 2 hari terakhir meningkat hingga 24 orang," terang Wuwungan. Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan intens dalam hal ini. Termasuk juga, pemantauan 5 anggota DPRD Mitra yang melakukan kunker.
Arus masuk warga ke Kabupaten Bolmong marak di tengah meluasnya wabah Covid 19. Beberapa hari lalu, tiga warga Bolmong yang baru saja liburan di Thailand tiba di Bolmong. Ketiganya langsung dikenakan status ODP.
Senin lalu, sebanyak empat warga Bolmong di perantauan balik ke rumah orangtua mereka di desa pangi. Mereka langsung diperiksa tim puskesmas setempat. Hingga Senin kemarin, kapal kapal asing terus masuk ke pelabuhan conch. Tak ada pengawasan, warga pun resah.
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo mengimbau warga Bolmong agar jangan dulu keluar daerah. Kadis Kesehatan Bolmong Erman Paputungan mengatakan, warga yang baru tiba dari daerah endemik langsung menjadi ODP. "Mereka diminta mengisolasi diri selama 14 hari," ujar dia.
Informasi yang dihimpun Tribun Manado, Rabu sore, jumlah OPD di Bolmong 29 yang mendiami 9 kecamatan.
ODP terus bertambah di Kota Kotamobagu. Sehari sebelumnya, ODP 48 orang, Rabu kemarin, menjadi 62 orang. Kepala Dinas Kesehatan dr Tanti Korompot mengatakan, sebaran ODP di 21 wilayah. Ada 10 wilayah yang dinyatakan bebas ODP.
"Untuk ODP terus kita pantau dan cek kesehatannya, sekaligus meminta agar mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari," katanya. Khusus PDP belum ada peningkatan, dimana dua telah diisolasi di RSUD Kotamobagu, sedangkan satunya lagi diisolasi di RSUP Prof Kandou Manado.
Kepala Satgas Covid-19 Kotamobagu, Refly Mokoginta berharap agar saat ini, masyarakat dapat mengurangi aktivitas diluar rumah sebisa mungkin, guna mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.
"Mengingat jumlah ODP terus meningkat, tentu ini patut diwaspadai oleh masyarakat. Di sisi lain tim Satgas Covid-19 juga terus melakukan penyemprotan disinfektan, sosialisasi dan merazia warga yang berkumpul, terutama di malam hari, guna mempercepat penanggulangan pencegahan mewabahnya Covid-19," jelasnya.
Pemprov Harus Proteksi Warga
Dokter Adi Tucunan, Pengamat Kesehatan Masyarakat dari FKM Unsrat mengatakan, kunjungan kerja (kunker) di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19 itu merupakan blunder. Begitu juga dengan adanya anggota DPRD Sumatera Utara terinfeksi Covid-19 sehabis kunjungan kerja di Provinsi Sulut.
Kalau memang kasusnya seperti itu, saya pikir itu kunker yang blunder di tengah situasi seperti sekarang ini. Seharusnya setiap pejabat di Indonesia sudah mendengar imbauan dari Pemerintah Pusat untuk tidak melakukan perjalanan baik di luar maupun dalam negeri.
Lagian, untuk apa juga kunker itu dilakukan jika bukan dalam keadaan mendesak? Saya pikir, setiap pejabat daerah harus menjadi peka terhadap situasi saat ini. Kalau intinya ingin mendapat informasi dan belajar dari daerah lain, seharusnya dibuat telekonferensi saja atau penggunaan teknologi untuk sekarang ini.
Jangankan dalam situasi darurat seperti kasus Corona ini, kunker itu sudah sering dikritik karena tidak efisien dan memakan anggaran perjalanan dinas.
Yaitu dengan biaya negara yang tinggi dan hasilnya tidak signifikan untuk kemajuan suatu daerah. Sangat disayangkan, kalau ternyata hasil kunker tersebut juga memakan korban menjadi orang dengan positif Corona.
Provinsi Sulut seharusnya mengambil kebijakan untuk sementara menolak setiap kunker dalam dan luar negeri untuk memproteksi warganya. Bukan atas dasar kesopansantunan menerima tanpa mempertimbangkan insiden yang bisa bertambah kasusnya saat ini.
Lagi-lagi, ini menjadi sebuah ketidakpekaan dari Pemerintah Sulut maupun DPRD Sumut tersebut. Sebaiknya, setiap pemerintah daerah termasuk di Sulut, harus bijaksana melihat persoalan ini sebagai isu global dan nasional yang harus mendapat perhatian sangat penting. (ryo/ang/art/ano/drp)