DPRD Sulut

DPRD Sulawesi Utara Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden dalam Rangka HUT ke-80 RI

Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Isvara Savitri
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

RAPAT PARIPURNA - Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto jelang HUT ke-80 Republik Indonesia, Jumat (15/8/2025). Prabowo memaparkan sejumlah hal kali ini.

TRIBUNMANADO.COM, MANADO - DPRD Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden RI Prabowo Subianto tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Dalam Rangka HUT ke-80 Republik Indonesia. 

Rapat ini berlangsung di ruang paripurna, Gedung DPRD Sulawesi Utara, Jalan Raya Manado Bitung, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Jumat (15/8/2025).

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Utara Fransiscus A Silangen yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu dan Stella Runtuwene. 

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut Johanes Victor Mailangkay hadir didampingi jajaran kepala OPD. 

Sebelum mengikuti siaran langsung dari Gedung MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Fransiscus Silangen membuka rapat. 

Sebelum Presiden menyampaikan pidatonya, untuk pertama kalinya ditayangkan video capaian kepemimpinan Prabowo dengan menampilkan program-program prioritas serta pencapaian 10 bulan pertama pemerintahannya.

Prabowo Subianto memaparkan banyak hal.

Salah satunya ialah komitmen pemberantasan korupsi. 

Praktik KKN telah menjalar ke berbagai tingkatan pemerintahan, lembaga negara, hingga BUMN. 

Korupsi menggerogoti negara sehingga tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat terhambat.

RAPAT PARIPURNA - Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto jelang HUT ke-80 Republik Indonesia, Jumat (15/8/2025). Prabowo memaparkan sejumlah hal kali ini.

"Kita tidak main-main soal korupsi," kata Prabowo. 

Mantan Danjen Kopassus ini juga membeberkan fakta, banyaknya praktik tambang ilegal di Indonesia. 

Terdapat 1.068 tambang ilegal di Indonesia dengan potensi kerugian negara mencapai sedikitnya Rp 300 triliun.

Prabowo pun meminta dukungan MPR. 

“Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” kata Prabowo.

Halaman
12

Berita Terkini