CEP Memenuhi Syarat Jadi Calon Ketua Golkar Sulut, Feryando Lamaluta: Tak Melanggar Aturan Partai 

Host: Pak Yoyo kalau berdasarkan SK ibu ketua CEP itu berakhir masanya April 2025 apakan ada Plt atau?

Bulan Januari kemarin sudah ada surat edaran dari DPP Partai Golkar bahwa seluruh provinsi yang selesai masa waktunya diperpanjang sampai dengan pelaksanaan Musda dan ini sudah sejak Januari kemarin disampaikan.

Jadi tidak akan ada yang plt dan lain lain, karena memang DPP sudah menginstruksikan dan sudah memperpanjang surat edarannya.

Host: Baik kalau memang sampai 31 Desember itu kan batas terakhir, panitia di sini itu merancang kapan sebenarnya?

Sebenarnya kami sudah minta jadwal itu sejak Februari, mekanisme partai itu disiapkan bahwa sudah menentukan panitia, panitia sudah bekerja awal.

Panitia sudah mengirimkan surat ke DPP untuk minta jadwalnya, jadwalnya itu sampai saat ini kita belum dapat karena antri.

Ya panjanglah antrinya karena dari 38 provinsi yang siap melaksanakan musda dan harus melaksanakan musda, seingat saya baru 4 provisi.

Host: Salah satu hajatan musda itu yang paling orang selalu tunggu-tunggu adalah pemilihan ketua, sejauh ini apakah panitia yang sudah menerima daftar calon-calon ketua?

Sesuai juklak itu bahwa ketika sudah tiba pada tanggal musda panitia tentu menyiapkan berbagai hal, termasuk menerima pendaftaran itu.

Ada kiranya kalau misalnya tanggal 10, kita bukalah tanggal 7 pendaftaran untuk diverifikasi.

Selanjutnya hasil verifikasi itu disampaikan dalam formusda bahwa nama-nama ini.

Nah, mekanisme organisasi itu sejumlah juklaknya juga jelas bahwa jika ingin jadi calon minimal diusung 30 persen suara DPD.

Berarti di Sulawesi Utara kalau ada 15 berarti harus ada DPD dan 5 ini harus mengusung tertulis dan itu tentu diverifikasi, jika tidak ada yang mencapai 30 persen dan hanya ada satu calon yang sudah 50 maka calon ini akan di teruskan sebagai bakal calon dan ketua tim formatur.

Dalam sebuah mekanisme semuanya sesuai mekanisme tidak ada kita langgar yang tidak ada mekanismenya, apalagi Jakarta khususnya DPP tentu akan memimpin musda yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara.

Tidak mungkin juga mereka akan melanggar yang mereka sudah tetapkan.