Bitung Sulawesi Utara
Soal Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Pemkot Bitung Bakal Kena Sanksi Jika Tak Lakukan Hal Ini
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia tak main-main dengan surat rekomendasi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung Sulut.
Penulis: Christian_Wayongkere | Editor: Ventrico Nonutu
lihat foto
Jika tidak ditemukan pelanggaran netralitas, instansi terkait dapat menyampaikan LHP secara komprehensif kepada BKN.
Paling lambat 14 hari kalender terhitung sejak terima rekomendasi, harus segera sampaikan laporan proses pemeriksaan.
Kemudian menyampaikan paling lambat 2 bulan, laporan hasil pemeriksaan disiplin.
Ruaw menjelaskan, rekomendasi dari BKN ke Pemkot Bitung untuk kelompok 12 orang ASN 21 dan 23 Januari 2024.
Sedangkan rekom dari KSN untuk kelompok 9 orang ASN sejak 26 Oktober 2024.
Sementara itu para ASN yang masuk dalam rekom BKN atas dugaan tidak netral di Pilkada 2024, beralasan apa yang mereka lakukan setelah hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 dan sebelum waktu pencoblosan.
Sementara berdasarkan ketentuan, ASN dilarang terlibat politik praktis sebelum kepala daerah hasil Pilkada 2024 di terapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
(TribunManado.co.id/Crz)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
| Panitia Pemilihan Putra Putri Bitung dan Ikatan Nyong Noni Sulut Audiensi dengan Hengky Honandar |
|
|---|
| TPA Winenet Bitung Terkendala BBM dan Alat Berat Rusak, Volume Sampah 113 Ton per Hari |
|
|---|
| Ellen Sondakh Hadiri Pencanangan BIAS 2025 dan Penilaian Posyandu se Sulut di Girian Bitung |
|
|---|
| Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Bitung, Barang Bukti Belasan Ribu Liter Solar Sudah Dilelang |
|
|---|
| Sejumlah Kendis Pemkot Bitung Tak Bayar Pajak, Ini Kata Akademis Unsrat Manado |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.