Makan Bergizi Gratis, Harapan dan Tantangan

Oleh : Adi Tucunan (Staf Pengajar FKM Unsrat manado)
 
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) adalah sebuah program nasional yang digagas selama masa kampanye dari presiden terpilih Prabowo Subianto yang sekarang ini mulai dijalankan di beberapa daerah.

Adapun anggaran yang disiapkan dalam APBN berkisar 71 triliun rupiah dan diharapkan anggaran untuk makan bergizi gratis ini bisa dijalankan selama 5 tahun masa kepemimpinan presiden Prabowo. Merujuk pada salah satu pernyataan petinggi Bappenas menyebutkan bahwa tujuan utama dari MBG adalah kehadiran anak di sekolah semakin baik, mencegah anak putus sekolah dan menciptakan hasil pembelajaran yang optimal.

Artinya program ini memiliki tujuan mulia untuk mencerdaskan anak negeri. Selain itu sasaran daripada makanan bergizi gratis itu adalah ibu menyusui dan ibu hamil, bukan hanya terbatas pada anak sekolah. Karena kritik dari pakar kesehatan dalam hal ini, yaitu jika mau mencegah defisiensi makanan pada anak-anak apalagi mencegah stunting yang menjadi persoalan anak-anak di Indonesia, maka yang harus diberikan gizi yang baik adalah dari sejak dalam kandungan dan setelah melahirkan.

Program MBG ini adalah program populis yang bisa menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sekaligus bisa menjadi sebuah paradoks karena persoalan yang muncul yang tidak ditangani dengan serius.

​Pertanyaan penting terhadap program MBG ini adalah, apakah ini akan menjadi sebuah harapan bagi perbaikan nutrisi anak-anak di Indonesia untuk mencegah malnutrisi, stunting dan rendahnya kecerdasan manusia Indonesia ataukah ini hanya menjadi sebuah kewajiban retoris memenuhi janji kampanye politik dari penguasa saat ini?

Jika kita melihat pada persoalan saat ini yang muncul dengan berbagai isu yang beredar, seperti anggaran MBG ini belum dibiayai sepenuhnya oleh negara tetapi menggunakan dana pribadi presiden dan untuk anggaran yang tersedia saat ini hanya bisa dilaksanakan sampai pertengahan tahun, alias tidak punya uang untuk meneruskan itu. Maka, ini akan menciptakan persoalan baru dan beban bagi pemerintah saat ini.

Darimana uang yang harus diambil untuk alokasi anggaran MBG ini? akan sulit untuk percaya bahwa negara ini memiliki uang yang cukup untuk mendanai MBG secara berkelanjutan. Secara politik, ini akan menjadi beban bagi pemerintahan presiden hari ini karena janji politik saat kampanye harus dijalankan, apalagi ini bisa menjadi target masa depan untuk suara electoral.

Jika MBG ini berhasil, maka presiden akan memiliki reputasi yang cukup dari sini berpeluang terpilih kembali karena dianggap mampu menjalankan janji-janji kampanye. Sebaliknya jika program MBG ini gagal, maka tidak ada alasan bagi rakyat untuk mempercayai janj-janji presiden dan kemungkinan besar mereka tidak akan memilih lagi.

Program MBG ini memang sebuah program populis untuk rakyat di saat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena begitu banyak persoalan dasar di Indonesia termasuk kemiskinan dan masalah pendidikan yang kompleks karena anak-anak Indonesia dalam ancaman masa depan.

Pemerintah pasti cemas dengan situasi hari ini, karena seandainya anak-anak Indonesia dibiarkan tidak dibantu dari aspek nutrisi dan gizi yang baik, maka ini akan mengakibatkan bencana politik bagi Indonesia sendiri, karena kita tidak bisa berharap banyak dengan propaganda ‘Indonesia Emas 2045’.

Sebuah agenda politik pemerintah harus benar-benar dicurahkan untuk membuat program ini berhasil, karena jika sasarannya adalah suara electoral di 2029 dan Indonesia Emas 2045, mau tidak mau pemerintah harus mengeluarkan energi ekstra untuk mencari cara bagaimana mendapatkan anggaran untuk membiayai program ini serta memberikan keseimbangan dengan program pemerintah yang lain.

​Ada banyak kompleksitas politik yang dihadapi dari program MBG ini, kita berharap agar situasi semasa pandemi Covid-19 tidak terjadi dimana terjadi re-focusing anggaran, semua departemen harus membatasi pengeluaran karena separuh dari anggaran dari mereka diarahkan untuk mengatasi pandemi saat itu.

Jika Pemerintahan Prabowo tidak mau malu di depan rakyatnya karena janji politik yang bombastis itu, maka mau tidak mau dia akan kerahkan semua sumberdaya untuk membuat program MBG ini berhasil. Konsekuensinya, akan ada banyak program lain termasuk infrastruktur yang akan dihambat dan tidak menjadi prioritas. Oleh karena itu, inilah yang boleh disebut makanan akan menjadi faktor penentu gagal tidaknya kepemimpinan nasional yang mampu mengejewantahkan semua retorika politis yang disampaikan.

Makanan di satu sisi akan menjadi senjata makan tuan bagi presiden jika ini menciptakan kegaduhan karena gagal kelola akibat korupsi dalam pengelolaannya, ketidakmatangan strategi distribusi kepada siapa program MBG ini dijalankan dan inadekuat anggaran sehingga nilai gizi MBG ini dipertaruhkan dan akhirnya gagal meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia dan kaum rentan seperti masyarakat miskin menjadi lebih sejahtera.

​Harapan untuk menjadikan anak-anak Indonesia keluar dari kebodohan karena salah satu alasan akibat kegagalan memberikan keadilan berupa distribusi pangan yang memadai, menjadi tujuan besar dari program MBG ini. Kita berharap banyak bahwa pemerintahan hari ini mengambil langkah-langkah penting mengatasi berbagai tantangan yang ada hari ini.

Untuk menjadikan negeri ini memiliki generasi yang unggul, kita perlu ada good governance dan kejujuran dari para elit pemerintahan yang terkenal korupsinya di mana-mana, supaya setiap program baik yang bertujuan mensejahterakan rakyat dan secara khusus membuat anak-anak Indonesia mendapatkan sumber nutrisi yang baik dapat terlaksana.

Kekhawatiran bahwa pengelolaan anggaran tidak tepat sasaran dan rendahnya pengawasan dari pimpinan negara sendiri akan menjadikan program ini bumerang bagi Pemerintah sendiri. Perlu ada orang-orang dengan integritas tinggi dan visioner yang mengelola program MBG ini supaya tidak dikorupsi di tengah jalan.

Pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan jujur sangat diharapkan untuk mengelola program ini, karena hambatan utama selama ini dari pemerintahan kita adalah defisit mentalitas yang baik untuk melihat program dari sisi kepentingan publik bukan kepentingan diri mereka sendiri. Karena dalam faktanya, banyak sekali program yang mengalami fraud karena akibat konflik kepentingan yang sangat besar, sehingga mengabaikan agenda negara yang amat penting yaitu kesejahteraan rakyatnya.

​Dampak besar yang akan kita ciptakan dari program MBG ini adalah ketahanan nasional lewat kuatnya fisik dan otak anak-anak Indonesia di kemudian hari, sekaligus menjadi harapan bagi generasi yang akan memegang tongkat estafet bangsa.

Jika kita mengumandangkan Indonesia Emas 2045, hanya dalam tataran retorika dan tidak punya political will yang kuat untuk menghancurkan perilaku korup para pejabat dan penjilat di negaran ini, maka kita kesulitan untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita ciptakan sendiri. Kita tidak hanya berhadapan dengan anggaran negara yang minim tapi juga perilaku korup di mana-mana di semua institusi negara , dan ini semua akan menghalangi kita menjadi negara sejahtera.

​Anak-anak Indonesia yang tidak mendapat gizi sejak dini akan menjadi anak-anak yang tidak memiliki kecerdasan yang cukup untuk meneruskan pemerintahan di masa mendatang. Otomatis mereka tidak punya kemampuan mengelola negara karena masa depannya telah disabotase oleh elit politik yang rakus.

Saya berharap presiden punya keberanian untuk mengeksekusi pejabat yang melakukan korupsi terhadap program MBG ini dengan seberat-beratnya. Karena ini bukan tentang memberi makanan saja, tapi tentang memberi harapan kepada anak-anak bangsa kita.

Korupsi terhadap anggaran MBG adalah sebuah kejahatan yang sistematis dan terorganisir. Baru-baru ini BPOM menyebutkan ada jenis makanan yang sudah basi yang terdeteksi akan diberikan kepada anak-anak sekolah dalam program MBG ini. Ini indikator bahwa pengawasan yang tidak cukup terhadap pengelolaan program ini akan berdampak buruk bagi kesehatan anak-anak di Indonesia.

Indonesia tidak boleh lagi bermain-main dengan generasi penerus bangsa, karena kita sudah terlalu jauh ketinggalan dengan anak-anak dari negeri lain yang mendapat perhatian serius dari pemerintah mereka.
​Program MBG ini membutuhkan kolaborasi dari semua pihak agar terlaksana dengan baik. Pemerintah perlu bekerjasama dengan masyarakat untuk memiliki keterbukaan terhadap program ini dan jangan ditutup-tutupi jika ada kesalahan yang terjadi.

Masyarakat yang melihat dan menilai serta menyebarluaskan program yang gagal, jangan diintimidasi oleh aparat karena tujuannya agar terjadi pengawasan dari semua pihak untuk membuat program ini berhasil. Belajar dari kesalahan terhadap program yang gagal adalah hal yang baik, sehingga kita belajar memperbaikinya.

Kecenderungan untuk menutupi kesalahan dibanding mengoreksinya, yang telah menjadi aib di negeri ini harus dieliminasi supaya setiap tata kelola program bisa terlaksana dengan baik. Berikan tanggungjawab kepada orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas, bukan mereka yang hanya mencari profit dari situ.

​Pada akhirnya, negara harus memikul tanggungjawab terhadap kebijakan publik ini untuk memastikan program MBG ini terlaksana, bukan meminta pihak lain atau masyarakat membantu membiayai program ini, karena memang tugas negara adalah mensejahterakan rakyat yang berada di garis kemiskinan.

Sekali lagi, makan bergizi gratis ini bukan tentang seberapa banyak makanan yang dimakan dan nilai nutrisinya tapi tentang bagaimana membuat peradaban di Indonesia menjadi lebih baik dan ke depan bisa berkompetisi dengan anak-anak muda dari negara lain karena memiliki kecerdasan yang sama karena disuplai oleh negara dengan nutrisi yang baik.

Janganlah pemerintahan yang dipimpin generasi tua terus berpikiran tua sesuai umur mereka, tapi setidaknya mereka punya visi jangka panjang yang bisa melihat apa yang akan terjadi dengan negeri ini kalau dikelola dengan baik, sehingga anak-anak Indonesia hari ini, juga akan berpikir tentang generasi di atasnya karena mereka diwariskan niat baik dari para pendahulunya.

Jangan jadikan program MBG ini kebijakan politis dan hanya menguntungkan dari aspek popularitas karena memang ini menarik pemberi suara; tapi biarlah kebijakan ini berorientasi kepada masa depan anak-anak di Indonesia kelak. (*)