Sidang Praper Dugaan Pemerasan Kadis PMD Bolmong, Jaksa: Kuasa Hukum Pemohon tak Paham UU

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dipraperadilankan oleh tersangka kasus OTT pemerasan yakni mantan kadis PMD Bolmong bernama Abdulsalam Bonde.

Sidang yang digelar pada Rabu 15 Januari 2025 di Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu ini, merupakan sidang kedua. 

Di mana tanggapan jawaban penyidik Kejari Kotamobagu terkait permohonan pra peradilan tim penasehat hukum tersangka Abdussalam Bonde. 

Dalam sidang tersebut, jaksa penyidik menyampaikan jawaban atau tanggapan atas keberatan penasihat hukum pemohon.

Jaksa penyidik Kejari Kotamobagu menegaskan pemohon mencantumkan pasal yang salah dalam alasan keberatan.

Dimana pemohon menyatakan telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana surat penetapan tersangka nomor : PRINT-37/P.1.12/Fd.1/12/2024 tanggal 21 desember 2024 oleh Kepala Kejari Kotamobagu, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. 

Padahal tersangka ikut menerima hadiah atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Bahkan tersangka memaksa seseorang memberikan sesuatu sebagaimana dalam uraian dalam pasal 12 huruf (b) atau huruf (c) undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dalam undang-undang nomor 20 taun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kasipidsus Kejari Kotamobagu Chairul Mokoginta mengatakan surat penetapan tersangka pihaknya adalah pasal 12 huruf (b) atau huruf (e) undang-undang nomor 31 tahu 1999 yang diubah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2021, tentang pemberantasan korupsi. 

Ia mengatakan ada kesalahan dari pemohon dalam membaca bahkan mengalisa pasal yang dicantumkan.

Dimana, pasal huruf (c) tersebut mengatur tentang seorang hakim yang menerima sebuah hadiah atau janji (Gratifikasi) sehingga ini merupakan bukti ketidakcermatan pemohon.

"Ini mengakibatkan kesalahaan dalam memahami surat yang telah diterbitkan oleh termohon,” ungkap Mokoginta. 

Selanjutnya, dalam keberatan pemohon pada poin kedua terkait terdapat kesalahan prosedur dalam penangkapan tersangka adalah tidak benar. 

Chairul menjelaskan, terkait penangkapan yang telah termohon lakukan sudah sesuai dengan prosedur, yang terdapat dalam KUHAP pasal 1 angka 19. 

Bahwa termohon sebelum melakukan penangkapan kepada pemohon telah memiliki data Intelijen Negara sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2011.

Hal ini tentang intelijen negara pasal 31 yakni Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum. 

Pada point ketiga, Chairul menambahkan, dalam keberatan pemohon terkait tidak cukup bukti menetapan pemohon sebagai tersangka.

Dalam penyidikan berdasarkan alat bukti yang kami temukan, ada saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka sendiri. 

"Jadi semua alat bukti ini sudah memenuhi ini memenuhi unsur dan dua alat bukti," ungkapnya lagi. 

Terakhir, dalam keberatan pemohon poin ke empat, dimana termohon menyita barang bukti uang pribadi pemohon yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang di sangkakan.

“Bahwa untuk semua barang bukti yang telah kami sita dari pemohon sudah ada persetujuan untuk melakukan penyitaan dari pengadilan,” ujar Chairul.

Perlu diketahui, AB adalah pejabat daerah di Kabupaten Bolmong/PNS yang harusnya mengayomi kepala desa malah diduga memanfaatan situasi untuk mencari keuntungan pribadi.

Sehingga, pasal disangkakan/diterapkan tim penyidik Kejari Kotamobagu sudah sangat tepat. 

Menginngat, asas hukum pidana yaitu lex specialis derogate legi generali atau undang-undang khsusus menyampingkan undang-undang umum. (Nie)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Bergabung dengan WA Tribun Manado di sini >>>

Simak Berita di Google News Tribun Manado di sini >>>

Baca Berita Update TribunManado.co.id di sini >>>