Berita Populer Sulawesi Utara Minggu 5 Januari 2025, Enam Kasus Korupsi dan 11 Perkara PHP

MANADO, TRIBUN - Berikut ini daftar berita populer Sulawesi Utara hari ini Minggu (5/1/2025). 

Dirangkum 4 berita terpopuler hingga sore ini. 

Berita terkait 6 kasus korupsi jadi tunggakan Polda Sulut. 

Kemudian berita pilkada, ada 11 Perkara Perselisihan Hasil Pilkada dari Sulawesi Utara yang masuk ke MK. 

Dan pernyataan Yulius Komaling yang mengatakan siap hadapi perkara Pilgub Sulut 2024 di MK. 

1. Satu Perkara Pilgub, Dua Perkara Pilwako dan Delapan Perkara Pilbup

Ada 11 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah dari Sulawesi Utara yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Registrasi dilakukan MK pada Jumat (3/1/2025) sesuai tahapan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024. 

Semua perkara PHP kada tersebut ada dalam e-BRPK atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik), dan telah diterbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK).

Perkara PHP tersebut terdiri dari satu perkara pilgub, dua perkara pilwako, dan delapan perkara pilbup. 

Untuk perkara PHP Pilgub yang diregistrasi MK diajukan oleh pasangan calon Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajow. Diregistrasi dengan nomor e-ARPK 261/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 dengan nomor registrasi perkara  261/PHPU.GUB-XXIII/2025.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024, E2L-HJP memberikan kuasa kepada Denny Indrayana dkk.

"Selanjutnya, tanggal 3-6 Januari 2025 MK memberikan kesempatan kepada paslon peraih suara terbanyak untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait, yang nantinya akan ditetapkan MK pada rentang 6-14 Januari 2024," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon, Sabtu (4/1/2025).  

Adapun sidang pemeriksaan pendahuluan akan berlangsung 8-16 Januari 2025 dengan agenda mendengarkan pembacaan permohonan pemohon. Tinangon memastikan KPU se-Sulawesi Utara siap menghadapi gugatan dari pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan di MK. 
"Kami dan jajaran sudah siap karena sebelumnya sudah melaksanakan bimtek, rakor, dan melaksanakan konsultasi serta membentuk Tim Fasilitasi PHP," ungkap Tinangon lagi. 

Diketahui, selain Pilgub Sulawesi Utara, 10 kabupaten kota yang Pilkadanya berada di MK, yakni Pilwako Manado, Pilwako Tomohon, Pilbup Minahasa, Minut, Minsel, Mitra. Selanjutnya, Pilkada Bolmong, Bolsel, Boltim dan Kep. Talaud.(*)

Baca berita selengkapnya: disini

Baca juga: MK Registrasi 11 Perkara Perselisihan Hasil Pilkada dari Sulawesi Utara

2. Pernyataan Yulius Komaling Soal Perkara Pilgub Sulawesi Utara 2024 di MK

"Tentunya saya dan pak Victor paslon nomor urut 1 yang unggul dalam perolehan suara. Tapi ada paslon lain yang masih belum puas dan akan menyelesaikan sengketa di MK. Jadi saya ke Jakarta dulu dan berharap bisa diselesaikan dengan baik," ujar Yulius Selvanus Komaling, (YSK). 

YSK pun memaklumi laporan tersebut. "Tidak apa-apa, itu adalah hak. Tapi kepada masyarakat Sulut agar tetap tenang. Kita serahkan masalah ini kepada pihak-pihak yang berwenang," katanya. Dia pun siap menghadapi masalah sengketa Pemilu 2024. "Kita ini tukang perang, kalau ada yang ngajak perang dan kita tidak pernah lari dari musuh, dan pastinya kita hadapi. Nda apa-apa tapi intinya kami siap," tutupnya.

Yulius Selvanus Komaling, (YSK) terbang ke Jakarta, Sabtu (4/1/2025). YSK ditemani Wakil Gubernur Sulut terpilih, Victor Mailangkay, dan Sekretaris DPD Gerindra, Harvarni Boki, terbang dengan pesawat Garuda Indonesia pukul 07.00 Wita. Sebelum berangkat, YSK dicegat oleh beberapa media untuk menanyakan alasan keberangkatan mendadadaknya ini. 

Baca berita selengkapnya : disini

Baca juga: Yulius Komaling Siap Hadapi Perkara Pilgub Sulawesi Utara 2024 di MK: Kita Tidak Pernah Lari

3. Kebakaran Pertama di Manado, 5 Rumah Kos di Bahu

Ada lima rumah kos terbakar di awal Januari 2025. 

Lokasi tepatnya Lingkungan 3, Kelurahan Bahu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Lokasi itu rata tanah, 5 rumah dilalap api dalam peristiwa kebakaran, Minggu (5/1/2025) sore.

"Sekira lima rumah terbakar, semua tempat kos," kata Ketua Lingkungan 3 Rommy.

Menurut Rommy, tak ada korban dalam kejadian tersebut.

Amatan tribunmanado, rumah rumah kos itu berbahan kayu.

Hingga api cepat menyebar. Apalagi angin bertiup cukup kencang.

Sebanyak 7 mobil damkar dari Pemkot Manado berjibaku memadamkan api dalam kebakaran di Kelurahan

Bahu Lingkungan 3, Manado, Sulut, Minggu (5/1/2025) sore.

Baca juga: Tujuh Mobil Damkar Keroyokan Padamkan Kebakaran di Bahu, Manado, Sulawesi Utara

Amatan tribunmanado.co.id, pemadam mengepung dari arah utara dan selatan.

Yang dari selatan memadamkan api dari bagian depan.

Sedang di utara pada bagian belakang.

Meski api besar sudah padam.

Tapi api kecil kecil masih banyak ditemui di beberapa bagian rumah.

Warga khawatir api akan menjalar. 

Karena itu pemukiman rapat.

Dan angin berembus cukup kencang.

Para personel damkar dengan baju pelindung menerjang asap demi menuju ke sumber api. 

Baca juga: Kebakaran di Bahu Manado, Api Lahap 3 Rumah Panggung

4. Enam Kasus Korupsi yang Menjadi Perhatian di Sulawesi Utara

Berikut ini daftar 6 kasus korupsi yang menjadi perhatian di Sulawesi Utara (Sulut) jadi pekerjaan rumah atau PR Polda Sulut (Sulawesi Utara). Kasus-kasus ini adalah tunggakan di 2024 dan harus dituntaskan pada tahun 2025. 

Pertama, korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM

Kasus tindak pidana korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM dipastikan terus berproses. Proses kasus diketahui sudah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Thamsil mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPKP."Tahapannya harus ada hasil kerugian negara dari BPKP, dan kami masih menunggu hal itu," jelasnya

Dia pun memastikan jika hasil audit telah turun maka sudah ada tersangka yang ditetapkan.
"Sekali lagi kita masih menunggu hasil audit BPKP, prosesnya juga sudah naik ke tahap penyidikan," jelasnya

Kedua, Korupsi pengadaan mobil lab PCR Pemkot Manado.

Kejadian ini bermula pada Juli 2020.
Dinkes Manado melaksanakan pengadaan mobil lab 4 PCR dalam rangka penanganan dan penanggulangan Covid-19. Proses dilaksanakan oleh tersangka Steven dengan membuat surat pesanan yang menunjuk pihak penyedia yaitu Budi selaku Direktur CV Pratama Nusantara

Pada awal September 2020 telah ditandatangani kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan mobil lab 4 PCR sebesar Rp 8,7 miliar.

Namun, barang yang dibeli tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. "Modus penyedia menyerahkan nilai pembelian barang yang tidak sesuai dengan nilai pembelian yang sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,8 miliar," jelas Saragih.

Ada dua tersangka pada kasus ini yaitu Steve FWR selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Budi Purnama selaku Direktur CV Pratama Nusantara. 

Ketiga, Korupsi Anggaran Dandes Tahun Anggaran 2019-2020

Dugaan kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Binebas, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tahun anggaran 2019-2020 tengah berproses. Kasus ini telah naik tahap ke penyidikan dan selangkah lagi bakal ada tersangka. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Thamsil mengatakan terungkapkan kasus ini bermula pada tahun 2019 saat setiap Desa di Kabupaten Kepulauan, mendapat bantuan dari pemerintah yang namanya ADD. Dimana dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Nah, kemudian di salah satu Desa di Kecamatan Tabukan Selatan yakni Desa Binebes, mendapat bantuan ADD pada tahun 2019-2020. Anggaran tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah, untuk digunakan pada empat item pekerjaan pembangunan desa tersebut. "Dana ADD ini, ternyata disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Dimana item pekerjaan sesuai alokasi yang diusulkan untuk pencairan ADD ternyata tidak dilaksanakan.

Polres Kepulauan Sangihe kemudian melakukan pemeriksaan terkait penyalahgunaan anggaran ADD ini," jelasnya

Keempat, Korupsi Kasus pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Damau di Talaud tahun anggaran 2022

Pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Damau di Kabupaten Kepulauan Talaud, ditemukan ada kerugian negara. Hal ini dibeberkan oleh Polda Sulut, Rabu (20/11/2024).

“Soal dugaan tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Damau di Kabupaten Kepulauan Talaud, Kasus ini berdasarkan laporan masyarakat dan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulut, saat ini telah melakukan penyelidikan terhadap kasus,” ungkap Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Thamsil, di Mapolda.

“Nanti kalau ada perkembangan lain lagi, bila penyidik meyakini ada perbuatan melawan hukum, maka akan naik ke tahap selanjutnya,” tukasnya.

Kelima, Kasus Pencucian Uang yang berawal dari Korupsi Dana Covid di Minahasa Utara

Tersangka Kasus Pencucian Uang Johana Manua bakal lebih lama tinggal di dalam penjara.Belum selesai menjalani putusan hukumanya dari dua kasus korupsi Dana Covid 19 dan korupsi APBD Minahasa Utara,Kini dia menjadi tersangka kasus pencucian uang. Ditreskrimsus Polda Sulut menjeratnya dengan pasal 3 dan 4 Undang-undang tindak pidana pencucian uang. "Ancaman pidana 20 tahun dan denda Rp 5 Miliar," ujar Direskrimus Kombes Pol Ganda Saragih Kamis (22/8/2024)

Saragih menjelaskan kasus ini terungkap dari penanganan kasus korupsi Dana Penanganan Dampak Ekonomi akibat pandemi Covid-19 tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian negara Rp 61 Miliar.

Dari tindakan pidana korupsi itu, pihaknya melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uangnya, karena diduga ada aliran dana yang disembunyikan atau yang disamarkan."Disitu kami melakukan penindakan terkait pidana pencucian uang, dan kemarin sudah dinyatakan lengkap oleh JPU dan dilanjutkan dengan penyerahan barang bukti," jelasnya. Katanya, pihaknya berhasil mengamankan lebih kurang sekira Rp 10 Miliar dari kerugian negara yang timbul akibat perbuatan kriminalnya itu.

Keenam, Korupsi Pembangunan 22 Sekolah Dasar di Manado

Polda Sulawesi Utara terus menyelidiki dugaan korupsi pembangunan beberapa sekolah dasar (SD) di Kota Manado. Berdasarkan informasi yang diterima Tribun Manado, ada pembangunan 22 sekolah terindikasi korupsi, yang sumber anggarannya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023.

Total korupsi disebut-sebut mencapai Rp 10,8 Miliar. Kini, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Thamsil mengatakan pihaknya masih meminta perhitungan keuangan negara dari BPKP."Nanti kami cek lagi perkembanganya di BPKP, karena memang itu membutuhkan waktu perhitungannya," jelasnya Rabu (15/5/2024)

Soal penetapan tersangka, Polda Sulut masih menunggu hasil perhitungan keuangan Negara."Setelah ada hasil nanti kita gelarkan, lalu kita akan buat langkah-langkah selanjutnya," jelasnya

Sebelumnya, Kapolda Sulut, Irjen Pol Roycke Harry Langi  berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut.Dia menegaskan tidak akan pandang bulu dalam proses hukum.“Semua kasus korupsi sedang kami tangani sesuai program bapak presiden melalui Asta Cita.

Dalam penegakan hukum, kami tidak pandang bulu. Kasus ini akan kami proses sesuai dengan undang-undang,” ujar Kapolda tegas. Dia juga meminta partisipasi masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi dengan memberikan informasi yang valid. “Kami berharap rekan-rekan masyarakat dapat terus memberikan informasi dan dokumen terkait. Semua kasus pidana korupsi yang memiliki bukti akan kami tindak,” tambahnya.

Baca berita selengkapnya : disini

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.