Evaluasi Pilkada di Bitung Sulut, Kajari dan Penggiat Pilkada Soroti Partisipasi Pemilih Rendah

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Bitung, Sulawesi Utara, satu di antaranya angka atau tingkat partisipasi pemilih rendah.

Hal ini terungkap, saat KPU Bitung gelar Media Gathering dalam Rangka Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut serta Walikota dan Wakil Walikota Bitung tahun 2024 disebuah Cafe di jalan Samsat Manembo-Nembo Kecamatan Matuari, Rabu (18/12/2024).

Menurut Berty Lumempouw praktisi Pilkada, satu di antara narasumber di media gathering hasil riset di lapangan yang patut di evaluasi adalah angka partisipasi pemilih.

Menurut Berty ini terjadi bukan hanya di Bitung, provinsi Sulut melainkan hingga skop Nasional.

"Sekelas DKI Jakarta saja turun angka parsipasi, hanya sekitar 50an persen. Kalau di Sulut sekotar 76 persen, tapi itulah pesta demokrasi," jelas Berty Lumempouw dihadapan peserta media gathering, Rabu (18/12/2024).

Ia menjelaskan, kurangnya angka partisipasi pemilih apakah KPU kurang sosialisasi atau seperti apa.

Ada banyak faktor dan peran strategis agar partisipasi meningkat.

Namun menurutnya, kembali lagi ke falsafah bawah masyarakat sebagai pemilih punya Hak bukan kewajiban dalam berpartisipasi.

"Namanya hak kan bisa di pakai atau tidak. Beda dengan kewajiban seperti di negara besar di dunia sudah mewajibkan warganya mengambil bagian dalam election day," kata dia.

Selain itu Berty sampaikan, faktor yang mendorong masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) yaitu kenal dengan calon dan money politik.

Faktor lainnya yang menyebabkan angka partisipasi pemilih rendah, partai politik (parpol) yang kurang dalam memberikan pendidikan politik ke masyarakat.

Padahal, ada anggaran atau bantuan dana politik yang rutin diberikan pemerintah.

Terkait dengan angka partisipasi pemilih rendah, juga di utarakan oleh Kajari Bitung Dr Yadyn Palebangan SH MH.

"5 sampai 6 persen penurunan partisipasi pemilih," jelas Kajari Bitung Yadyn Palebangan.

Lanjut mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada yang baru lewat ada 8 sampai 9 laporan yang masuk.