Ketua Mahkamah Konstitusi: Putusan MK Tidak Boleh Dilawan, Harus Dipatuhi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menanggapi batalnya DPR mengesahkan revisi Undang-undang (UU) Pilkada.

Diketahui, upaya DPR melakukan revisi terkait UU Pilkada mendapatkan penolakan besar-besaran dari elemen masyarakat.

Aksi demo pun terjadi di beberapa daerah. Khususnya di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Demonstran melakukan aksi unjuk rasa penolakan revisi UU Pilkada oleh DPR.

DPR akhirnya membatalkan revisi UU Pilkada.

Diketahui, rapat Baleg DPR terkait revisi UU Pilkada itu dilakukan, pada Rabu, 21 Agustus 2024 lalu.

Ketua MK Suhartoyo menjawab pertanyaan wartawan terkait tanggapannya atas langkah DPR yang justru sempat berupaya merevisi UU Pilkada, melalui rapat Baleg DPR bersama pemerintah.

"Ya, kami enggak bisa merespons itu ya. Tapi mungkin mereka (DPR) punya alasan," kata Suhartoyo, kepada wartawan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, di Bogor, Jawa Barat, Senin (26/8/2024).

Selanjutnya, Suhartoyo merespons langkah DPR yang membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada tersebut, yang dinyatakan, pada Kamis, 22 Agustus 2024 lalu.

Suhartoyo mengaku bersyukur, bahwa pada akhirnya DPR mengikuti putusan MK Nomor 60 dan 70/PUU-XXII/2024.

Menurut Suhartoyo, konstitusi yang memang harus dipatuhi.

"Saya kira jawabannya pada hari ini, semua lembaga mengikuti putusan MK itu kan," ucapnya.

"Kita sudah bersyukur ketika putusan MK itu dihormati, kemudian dijadikan guidance bahwa konstitusi kan memang harus dipatuhi, harus diikuti, dan tidak boleh dilawan," imbuh Suhartoyo.

Baca juga: DPR RI Komisi II Sepakati PKPU Nomor 8 Tentang Pencalonan Kepala Daerah Sesuai Putusan MK

DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada

Sebelumnya, amarah publik sempat bergejolak imbas digelarnya rapat Baleg DPR dengan Pemerintah, beberapa waktu lalu. 

Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Diketahui, rapat tersebut membahas revisi UU Pilkada berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024.

Hal itu dinilai sejumlah pengamat hukum tata negara sebagai pembangkangan konstitusi. 

Sebab, dengan demikian, DPR tidak mengindahkan putusan MK 60 dan 70.

Terakhir, pada Kamis (22/8/2024), hasil rapat Baleg DPR tersebut batal untuk dibawa dan disahkan pada rapat paripurna.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberi jaminan bahwa tidak akan ada rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada.

Hal itu disampaikan Dasco untuk merespons perihal adanya kecurigaan DPR menggelar rapat paripurna malam-malam saat massa demo sudah bubar.

"Enggak ada. Gua jamin. Enggak ada," ujar Dasco.

Dasco menjelaskan DPR biasanya hanya mengadakan rapat paripurna pada Hari Selasa dan Kamis.

Lantas, pada Selasa depan merupakan hari H pendaftaran Pilkada 2024 sehingga tidak mungkin rapat paripurna dilakukan pada hari H pendaftaran Pilkada 2024.

"Selasa sudah pendaftaran, masa kita paripurnakan pada saat pendaftaran? malah bikin chaos dong," ujar Dasco.

Dasco juga memastikan dasar hukum pendaftaran Pilkada menggunakan UU Pilkada yang lama serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Daftar 580 Anggota DPR RI Periode 2024-2029 dari Semua Provinsi, HBL hingga Liempepas Wakili Sulut

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Bergabung dengan WA Tribun Manado di sini >>>

Simak Berita di Google News Tribun Manado di sini >>>

Baca Berita Update TribunManado.co.id di sini >>>

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com