Antisipasi Praktek Mahar Politik di Pilkada, Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Bentuk Tim Fasilitasi

Pada Pasal 47 ayat 1 hingga 6, memuat sanksi administratif bagi partai politik atau oknum dalam parpol, apabila terbukti menerima mahar politik.

Dilarang mengajukan calon di daerah yang sama pada pemilihan berikutnya, pembatalan pasangan calon, denda 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Tak hanya sanksi administrasi, Ia kembali menegaskan ada sanksi pidananya.

Ia memaparkan, dalam Undang-Undang Pemilihan Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang.

Di Pasal 187B dan Pasal 187C di mana anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang menerima mahar politik, dijerat dengan ancaman pidana maksimal 72 bulan, serta denda Rp 1 Miliar.

Sementara yang memberikan imbalan (mahar politik) dijerat dengan ancaman pidana maksimal 60 bulan serta denda maksimal Rp 1 Miliar.

Menurutnya, di Perbawaslu juga sudah mengatur dengan tegas terkait hal itu.

Perbawaslu nomor 14 tahun 2019 pengganti Perbawaslu nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan.

Untuk itu, Ia mengajak partai politik yang ada di Mitra untuk memberikan keteladanan dalam pesta demokrasi ini. (Nie)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.