Soal Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 7.500, Gibran: Selama Ini Uji Cobanya Rp 15.000

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

“Yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” ungkap Heriyanto.

“Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” sambungnya.

Heriyanto pun menyadari bahwa efisiensi itu memang diperlukan agar program makan bergizi gratis tetap berjalan secara bertahap, dengan anggaran yang tersedia.

Langkah mengefisienkan anggaran itu juga dinilai sebagai upaya baik dari pemerintah mendatang untuk menjaga keberlanjutan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Jadi yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah, pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu. Di dalam keterbatasan Rp 71 triliun, tidak kemudian mendorong Rp 71 triliun itu ke Rp 200 triliun ataupun ke Rp 300 triliun,” pungkasnya.

Reaksi Ganjar Pranowo

Ketua DPP PDI-P Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo berpandangan, program makan gratis untuk anak-anak yang dicanangkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto harus mendapatkan perhatian khusus.

Pasalnya, anggaran program tersebut akan diturunkan menjadi Rp 7.500 per anak. Padahal sebelumnya, anggarannya direncanakan Rp 15.000 per anak.

"Sepertinya program (makan gratis) harus dapat perhatian khusus," kata Ganjar kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Perhatian khusus yang dimaksudnya adalah terkait anggaran, cara distribusi, kelompok sasaran sampai kandungan gizi dari program makan gratis tersebut.

Menurutnya, semua itu harus disesuaikan dengan anggaran negara yang tersedia.

Kemudian, mantan calon presiden pada Pilpres 2024 ini juga berharap pemerintahan ke depan menyiapkan sosok sebagai juru bicara program.

"Nantinya harus ada yang menjelaskan secara terbuka agar publik tahu dan program ini bermanfaat," ungkap mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

(Sumber Kompas)