Aturan Pemerintah
Siap-siap Beli BBM Subsidi Bakal Dibatasi, Ini Respon Pertamina
PT Pertamina (Persero) buka suara terkait rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM)
Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor.
Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.
Beralih ke Bioetanol
Pembatasan pembelian BBM subsidi bukan hanya soal penghematan anggaran.
Tapi, ada hubungannya juga dengan pengurangan emisi gas buang.
Untuk itu, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol. Saat ini, Pertamina juga sudah memasarkan Pertamax Green 95 dengan campuran etanol 5 persen (E5).
Meskipun, jumlah SPBU yang menyediakannya masih sangat terbatas.
Dikutip dari laman Pertamina, baru ada 17 SPBU di Jabodetabek yang menyediakan Pertamax Green 95.
Bioetanol adalah salah satu bentuk energi terbarukan yang dapat diproduksi dari tumbuhan melalui proses fermentasi.
Dengan dicampurkan ke bahan bakar fosil, maka dapat menurunkan kadar emisinya.
"Kita juga sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.
Selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah," kata Luhut.
Luhut menambahkan, saat ini pengembangan bioetanol sedang dilakukan Pertamina.
Diharapkan pengembangan tersebut bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa segera diterapkan.
Jenis Mobil Dilarang Isi Prtalite
Aturan Baru Pemerintah, Berlaku Mulai 17 Agustus 2025: Transaksi Pembayaran Bakal Terhubung NIK |
![]() |
---|
Aturan Baru Pemerintah, 18 Agustus 2025 Ditetapkan sebagai Cuti Bersama Nasional |
![]() |
---|
Aturan Baru Pemerintah, Dokter Spesialis di Daerah Terpencil Dapat Tunjangan Rp 30 Juta per Bulan |
![]() |
---|
Aturan Baru Pemerintah, Berlaku Mulai 2027: Truk Kelebihan Muatan Dilarang Beroperasi di Jalan Raya |
![]() |
---|
Aturan Lengkap Nikah dan Cerai PNS, Ada Larangan Jadi Istri Kedua |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.