Manuver Santy Lantungan di Rakernas PDIP, Kans Dampingi Maurits Mantiri di Pilkada Bitung Sulut

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Paca Rakernas V PDI Perjuangan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara  memunculkan sejumlah nama bakal calon Wakil Wali Kota Bitung.

Seperti di ketahui, saat Rakernas V PDIP calon Wali Kota Bitung Maurits Mantiri sudah mengantongi surat penugasan dari DPP PDIP.

Nama-nama yang muncul sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Bitung, berpasangan dengan Maurits Mantiri kini dari tubuh PDIP Kota Bitung.

Mereka adalah Nabsar Badoa anggota DPRD Bitung terpilih, H Ruslan Abdul Gani anggota DPRD Sulut terpilih dan Santy G Luntungan mantan Ketua DPRD Bitung 2009-2014.

Nama terakhir, Santy G Luntungan hadir langsung di Rakernas V PDIP akhir pekan lalu di Ancol.

Hadirnya Santy Luntungan yang mulai digadang sebagai bakal calon Wakil Walikota Bitung berpasangan dengan Maurits Mantiri bukan tanpa sebab.

Peslalom Nasional asal Sulut ini, ternyata sudah mengantongi kartu tanda anggota PDIP nomor 717205100204xxxxxxx.

Saat di tanya mengenai kaitan dengan kehadiran di Rakernas, berkaitan dengan namanya masuk dalam radar bakal calon Wakil Walikota Bitung Santy membantah.

"Di PDIP ada mekanismenya, dalam menentukan Walikota dan Wakil Walikota Bitung.

Di antaranya survey internal dan eksternal, dilakukan DPP hingga fit and properest. Maka kehadiran kami di rakernas bukan untuk memperkenalkan sebagai calon," jelas Santy Luntungan, Senin (27/5/2924).

Bahkan, beredar isu kehadiran Santy Luntungan ke Rakernas PDIP merupakan manuver politik jelang Pilkada Bitung 2024.

Isu itu mendapat respons dari Ketua DPC PDIP Bitung Maurits Mantiri.

"Semua kader partai di mata pengurus DPP adalah sama dan mempunyai hak yang sama dan biarlah Ketua DPD Sulut pak Olly Dondokambey dan Bu Mega yang menilai," kata Maurits Mantiri.

Lebih jauh Walikota Bitung ini menjelaskan, DPC PDI Perjuangan Bitung tidak berhak memilih karena ada mekanismenya di DPP PDIP.

Seperti melakukan survei, penelitian sampai laporan. Dan sebagai pengurus partai, apa yang harus ditugaskan oleh DPP wajib di tindak lanjuti.