Dulu Disayang Hingga Diusung Megawati Soekarnoputri, Kini Jokowi Disingkirkan PDIP Perlahan

Sebelumnya, DPP PDI-P tidak mengundang Presiden Jokowi di acara Rakernas ke-V partai.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, jika ada kader partai yang melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka sudah pasti kader tersebut bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI-P.

"Oleh sebab itu, yang diundang adalah untuk internal partai, yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat, pro demokrasi yang betul-betul berjuang untuk menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat," ujar Djarot di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Jumat (24/5/2024).

Megawati Sindir Utang Negara

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba-tiba menyinggung utang negara selama pemerintahan Jokowi. 

Berdasarkan data, utang negara telah mencapai Rp 8.262 triliun. 

Ia mengimbau kepada seluruh pejabat negara untuk memikirkan masalah tersebut agar lahir solusi yang baik untuk mengatasi membengkaknya utang negara tersebut.

Hal tersebut Megawati sampaikan ketika berpidato politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh," kata Megawati.

Presiden ke-5 RI itu juga menyinggung kondisi elite politik yang malah memperebutkan kursi menteri, sehingga Undang-Undang Kementerian sampai harus direvisi.

"Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata dia.

Megawati menyebut menambah kursi kementerian dinilai kurang tepat.

Menurutnya, perampingan kabinet perlu dilakukan dalam menghadapi berbagai krisis di pemerintahan selanjutnya.

"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet, kabinet yang profesional," ucap dia.

Oleh sebab itu, Megawati kembali menegaskan bahwa perlu ada sosok pemimpin yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Karenanya, urgensi untuk menambah kursi menyeri perlu dikaji kembali.