Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Rakernas PDIP

PDIP Nyatakan Jokowi dan Gibran Tak Diundang Hadiri Rakernas PDIP karena Langgar Konstitusi

PDIP menyatakan alasan tak diundangnya Jokowi dan Gibran dalam Rakernas PDIP karena telah melnggar konstitusi.

Editor: Frandi Piring
Tribunnews.com
PDIP Nyatakan Jokowi dan Gibran Tak Diundang Hadiri Rakernas PDIP karena Langgar Konstitusi. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - PDIP akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya soal tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Jakarta, 24-26 Mei 2024.

PDIP menyatakan karena Jokowi dan Gibran telah melanggar konstitusi.

Djarot Saiful Hidayat sebagai Ketua Steering Committee Rakernas V PDIP menyatakan, sikap Jokowi dan Gibran yang melanggar konstitusi tidak sesuai dengan sikap partai yang kokoh melaksanakan konstitusi.

"Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDIP.

Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara," kata Djarot, Jumat (24/5/2024).

"PDIP itu satu partai ideologis di mana Ibu Megawati Soekarnoputri (sebagai) ketua umum, selalu kokoh berdiri untuk menyuarakan kebenaran, untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi," ujar dia.

Karena alasan itu, kata Djarot, maka PDIP hanya mengundang kader-kader partainya.

Diperkirakan, sekitar 2.160 kader PDIP akan hadir dalam Rakernas V ini.

PDIP Nyatakan Jokowi dan Gibran Tak Diundang Hadiri Rakernas PDIP karena Langgar Konstitusi. Ketum PDIP terlihat menghadiri dengan naik mobil.
PDIP Nyatakan Jokowi dan Gibran Tak Diundang Hadiri Rakernas PDIP karena Langgar Konstitusi. Ketum PDIP terlihat menghadiri dengan naik mobil. (Tribunnews.com)

Selain oknum internal partai, ada sejumlah unsur yang dianggap sahabat partai, para cendekiawan, para akademisi, kelompok civil society, juga budayawan.

"Masyarakat prodemokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat," ucap Djarot.

Dalam kesempatan itu, Djarot juga membeberkan strategi PDIP supaya tidak ada lagi kader yang "dicuri" jelang kompetisi elektoral, dengan Jokowi sebagai contohnya pada Pilpres 2024 lalu.

Djarot menegaskan, kader-kader yang akan maju pada Pilkada 2024 nanti bakal diberikan surat tugas dari PDIP.

Menurut dia, hal itu bakal mencegah kader-kader itu "mencurikan diri" dalam kontestasi.

Sebelumnya, dalam Pilpres 2024, Jokowi disinyalir kuat mendukung Gibran yang maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Sementara, saat itu PDIP sudah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved