Pantas Tri Rismaharini Tolak Jadi Calon Gubernur DKI, Ternyata Dua Alasan Ini Sebabnya

"Saya tidak mau, ternyata saya punya kekurangan, saya tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Itu yang saya takut. Karena itu saya tidak berani ngomong ya atau tidak," pungkas Risma.

Sebelumnya PDIP mengatakan sudah mulai menggodok nama-nama yang berpotensi diusung dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024.

Sejumlah tokoh masuk dalam radar partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan menjelaskan sosok-sosok yang sedang dipertimbangkan menjadi calon gubernur Jakarta antara lain Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas.

Kemudian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Kemarin PDIP sudah menggelar rapat koordinasi menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Rapat itu dipimpin langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, didampingi Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto memimpin.

Rapat itu dihadiri para pengurus pusat, kepala daerah-wakil kepala daerah, dan kader utama PDIP.

Rapat dilaksanakan secara tertutup di Gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Pusat.

Tampak hadir sejumlah pengurus DPP PDIP seperti Wakil Bendahara Rudianto Tjen hingga para Ketua DPP seperti Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah, Wuryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, dan Ribka Tjiptaning.

Kepala daerah yang hadir adalah para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan gubernur/wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Peserta rapat itu berjumlah hampir 200 orang.

"Saya meminta secepatnya dikumpulkan untuk menuju Pilkada nanti untuk melakukan rapat ini," kata Megawati dalam pembukaan rapat itu.

"Semangat saya, semangat kita tidak pernah pudar, karena kita bekerja untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Sementara Hasto Kristiyanto mengatakan rapat koordinasi itu dilakukan di tengah menguatnya gerakan menyelamatkan demokrasi dan reformasi di tengah ketertekanan akibat intimidasi yang terjadi.

Atas perintah Megawati, proses kehidupan demokrasi harus terus berjalan, dan karenanya Ketua Umum PDIP memerintahkan agar rapat hari ini dilaksanakan.