Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pilkada 2024 di Sulut

Jelang Pilkada di Sulut, Calon Kepala Daerah Harus Seimbang Tangani Persoalan Akses Pendidikan

Dalam menyikapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulut, tantangan pada sektor pendidikan harus menjadi sorotan bagi para calon

Ist
Dosen dari IAIN Manado, Sulaiman Mappiasse 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dalam menyikapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara, tantangan pada sektor pendidikan harus menjadi sorotan bagi para calon nanti.

Baik untuk Walikota, Bupati maupun calon Gubernur di Sulawesi Utara.

Dosen dari IAIN Manado, Sulaiman Mappiasse PhD menekankan pentingnya perhatian terhadap kualitas pendidikan dan tenaga pendidik.

Ia menjelaskan, aksesibilitas dan kualitas dalam pendidikan merupakan dua kutub yang sangat sulit dipertemukan di negara-negara miskin dan berkembang.

"Dengan anggaran terbatas, fokus yang berlebihan pada pemerataan akses pada pendidikan dapat menggeser perhatian dari persoalan kualitas.

Sebaliknya, fokus yang berlebihan pada kualitas dapat mempertajam kesenjangan akses, apabila dilakukan secara tersegmentasi," ucapnya pada Tribunmanado.co.id, Sabtu (16/3/2024).

Karena itu, para calon kepala daerah seharusnya merumuskan formulasi yang seimbang dan terukur dalam menangani persoalan pemerataan akses pada pendidikan yang berkualitas.

Ia mengatakan, Pemerintah tidak boleh berpikir normatif seperti yang berlaku sekarang.

Mereka harus menemukan terobosan yang berbasis data dan penelitian ilmiah seperti yang dilakukan di negara-negara yang memiliki sistem pendidikan yang merata dan berkualitas.

Setelah menemukan formulasi kebijakan yang inovatif, pemerintah harus melibatkan semua pihak secara nyata dalam implementasinya.

"Di lapangan, sering terkesan bahwa urusan pendidikan hanya milik dinas tertentu sehingga masyarakat sipil tidak dilibatkan secara aktif.

Salah satu contohnya, data-data penting terkait pelaksanaan pendidikan kita sangat sulit diakses oleh publik, baik di tingkat sekolah maupun dinas.

Akibatnya, para pemerhati pendidikan sulit memberikan masukan yang tepat bagi para pemangku kepentingan karena tidak punya akses secara mudah pada data yang akurat," ujarnya.

Kemudian, selama ini para calon kepala daerah di masa-masa kampanye lebih banyak mengelabui masyarakat dengan janji-janji pendidikan gratis.

"Padahal, sebenarnya pendidikan gratis yang mereka janjikan bukan terobosan inovatif, tetapi hanya pembodohan saja.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved