Anies Disebut Sangat Tidak Negarawan, Ahok Ungkit soal Kata Pribumi: Pidato Memecah Belah Bangsa

"Belum siapkan nama (sosok untuk maju Pilkada DKI). Masih cari-cari," ujarnya.

Peluang Anies 

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, memprediksi Anies bakal maju lagi di Pilkada DKI.

Menurutnya, Anies bisa saja diusung oleh parpol yang kini mengusungnya di Pilpres 2024, yaitu PKS, NasDem, dan PKB.

"Anies Baswedan berpeluang kembali ikuti kontestasi DKI Jakarta."

"Partai pengusung Anies bisa saja tetap, yakni PKS, bisa juga mendapat sokongan PKB dan NasDem," ujar Dedi kepada Tribunnews.com, Selasa (27/4/2024).

Meski demikian, Dedi menilai Anies juga bisa berisiko mendapat perlawanan seperti saat maju capres.

Terlebih, saat Pilkada serentak berlangsung, Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai presiden.

"Meskipun bisa saja akan mengalami perlawanan serupa seperti Pilpres kemarin."

"Terlebih Jokowi masih menjabat sebagai Presiden pada saat proses kontestasi berlangsung," urainya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang mengusung kader sendiri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Menurut Agung, ada kemungkinan duet Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) bisa terulang kembali.

Kata dia PDIP juga berpeluang mengusung Tri Rismaharini - Abdullah Azwar Anas (Risma -Azwar).

Sebab baik Ahok-Djarot maupun Risma-Azwar sama-sama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

"Secara personal, ada kemungkinan duet Ahok-Djarot bisa mengemuka kembali.

Walaupun peluang Tri Rismaharini dan Abdullah Azwar Anas tetap besar," kata Agung, Selasa (27/2/2024).

"Karena ke semuanya punya pengalaman sebagai kepala daerah," ujarnya menambahkan.

Agung menuturkan secara institusional nama-nama tersebut punya relasi yang intim dengan partai termasuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Karena dalam kompetisi elektoral di internal untuk menghadapi event seperti Pilkada, selain elektabilitas penting akseptabilitas elit/politik," ungkapnya.

Dia menjelaskan, Ahok-Djarot dan Risma-Azwar sama-sama berpotensi. Hanya saja, Risma-Azwar dianggap lebih unggul.

"Sama-sama berpotensi. Tapi Risma-Azwar Anas atau Azwar Anas-Risma lebih unggul menimbang sebagian memori kolektif masyarakat ibu kota belum move on dengan Pilkada 2017," imbuh Agung. 

Ahok Bicara Hak Angket

Selain itum Ahok mengatakan, rakyat saat ini mengandalkan DPR untuk mengajukan hak angket dalam menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres).

Menurut Ahok, gerakan masyarakat sipil yang menyuarakan hak angket oleh DPR, baik dari kalangan akademisi, budayawan, rohaniawan, hingga turunnya mahasiswa ke jalan, harus disikapi DPR selaku wakil rakyat. 

Ahok berharap DPR tidak mendiamkan tuntutan para mahasiswa dan masyarakat sipil yang terus turun ke jalan, berdemonstrasi mendorong digulirkannya hak angket untuk membongkar kecurangan pemilu. 

"Dari pada membiarkan orang-orang turun ke jalanan, melakukan sesuatu yang bisa mengganggu ekonomi, mengganggu lalu lintas, DPR sebaiknya melakukan hak angket, dan kita semua mengandalkan anggota DPR untuk melakukan itu. Harapan saya seperti itu ya," ungkap Ahok, dalam acara “Friend” di kanal YouTube Merry Riana, sebagaimana keterangan pers diterima Tribunnews, Jumat (8/3/2024).

Ahok menjelaskan, dalam situasi pemilu yang sarat kecurangan dan pelanggaran, hak angket menjadi langkah penting dibandingkan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pasalnya, ada cela hukum yang membuat dugaan kecurangan terkait Pemilu tidak bisa diproses di MK, dan hal itu hanya bisa dilakukan melalui mekanisme hak angket di DPR. 

"Itulah kenapa saya bilang saat ini yang paling penting dilakukan tentu hak angket. Ini bukan soal mau menangin siapa, tapi itu bisa mengungkap bukti-bukti dari kecurangan dan cela hukum yang dimanfaatkan," kata Ahok. 

Ahok menyebut, dirinya dapat berbicara tentang hak angket sebagai cara tepat untuk mengungkap kecurangan pemilu berdasarkan pengalamannya saat Pilkada di Belitung Timur, hingga ke DKI Jakarta.

Dia mencontohkan, ada banyak trik yang dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum oleh tim kampanye dan pendukung pasangan calon (paslon) tertentu. 

Misalnya, ada pengusaha yang mendukung paslon dan memberikan sumbangan atau bantuan. Hanya dengan beralasan tidak masuk dalam daftar tim kampanye maka bantuan tersebut dianggap tidak berhubungan dengan paslon. 

"Sehingga ketika dituntut karena memberikan sumbangan untuk mempromosikan paslon tersebut, paslon bisa menghindar dengan menyatakan tak memiliki hubungan. Nah ini nih konyolnya, calon yang bersangkutan bisa ngomong saya enggak nyuruh kok," ujar Ahok. 

Belum lagi pelanggaran yang dilakukan Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS), saksi parpol dan paslon, hingga Bawaslu dan KPU dari tingkat kecamatan hingga pusat.

"Karena terlalu banyak yang sumir dalam pemilu ini, makanya yang penting dilakukan adalah memproses hak angket," tutur Ahok.

(Sumber TribunKaltim)