Anies Disebut Sangat Tidak Negarawan, Ahok Ungkit soal Kata Pribumi: Pidato Memecah Belah Bangsa

TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui Pilpres 2024 telah selesai.

Perhitungan suara KPU pun masih terus berlangsung.

Lantas beberapa sosok terus mendapat sorotan publik.

Selain capres-cawapres yang jadi perhatian.

Ada juga beberapa pejabat turut mendapat perhatian.

Hal tersebut terkait dengan sosok yang saat ini maju sebagai capres 2024.

Salah satunya yakni Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok.

Ahok diketahui melawan salah satu capres saat ini pada 6 tahun lalu di Pilgub DKI Jakarta.

Lantas Ahok menjadi perhatian dikarenakan masih tak terima dengan pernyataan Anies Baswedan saat menang jadi Gubernur DKI Jakarta.

Politisi PDI-P Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku dirinya sangat tidak terima dengan pernyataan Anies Baswedan saat pidato kemenangan menjadi Gubernur DKI, 6 tahun lalu.

Di mana dalam pidatonya, Anies mengatakan bahwa Jakarta kembali ke pangkuan pribumi, dengan menangnya Anies di Pilgub DKI 2017.

Dengan begitu, kata Ahok, seakan-akan Jakarta di era dirnya menjabat menjadi Gubernur adalah masa dijajah oleh orang non pribumi atau asing.

Diketahui, Ahok dan Anies Baswedan bersaing ketat di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Karena pernyataannya soal pribumi itu, Ahok menyebut Anies Baswedan adalah sosok yang sangat tidak negarawan dan telah memecah belah bangsa.

Padahal Ahok mengaku dirinya langsung memberi selamat ke Anies, setelah hasil penghitungan menyatakan Anies unggul dari Ahok.

"Tapi yang tidak bisa saya terima ketika anda menang, anda pidato memecah belah bangsa bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini, itu teksnya dimana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa," tegas Ahok di Podcast Merry Rianayang dikutip dari TribunKaltim, Kamis (7/3/2024).

Ahok dan Anies belakangan digadang-gadang akan maju di Pilkada Jakarta 2024.

Bahkan ada yang menyebutkan mereka akan berpasangan.

Namun, Ahok dengan tegas menyebut, dirinya menolak jika akan dipasangkan dengan Anies Baswedan.

Ahok mengaku belum mengetahui apakah dirinya akan maju di Pilgub DKI.

Meski demikian, ia memastikan tak akan berpasangan dengan Anies jika nantinya maju.

"Saya ga tahu. Yang pasti bagi saya, tidak ada cerita Ahok dengan Anies," ujar dia.

Ahok mengatakan, ketika kalah di Pilgub DKI 2017, ia langsung memberi ucapan selamat ke Anies Baswedan.

Karena baginya, Anies menang atas seizin Tuhan.

Namun, ada hal yang tak ia sukai ketika Anies berpidato saat dilantik menjadi Gubernur.

Dalam pidatonya itu, Anies menyebut jika Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi.

"Itu sangat-sangat memecah belah bangsa," tegas Ahok.

"Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok. Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan," katanya.

"Bagi saya, Anies sangat tidak negarawan. Anda sudah menang its ok. Saya juga tidak membawa ke MA ke MK," katanya.

Bahkan kata Ahok saat Ultah DKI ia juga hadir.

"Tapi kenapa anda pidato seperti itu? Thats it," katanya.

Seperti diketahui nama Anies Baswedan kembali masuk ke dalam bursa cagub di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Diketahui, berdasarkan hasil final quick count dan hasil sementara real count KPU, peluang Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024 sangat tipis.

Anies sempat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta 2017-2022.

Menanggapi peluang itu, Anies menegaskan bahwa dirinya dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar, saat ini memilih fokus menuntaskan perhitungan suara Pilpres 2024.

Ia mengaku belum berpikir jauh soal peluang kembali maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 pada November mendatang itu.

"Kita sekarang sedang berfokus pada penuntasan penghitungan, dan gerakan perubahan ini akan terus menjadi bagian kita,” ucap Anies di Masjid Jami Nurul Huda, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (1/2/2024), dikutip dari Wartakotalive.com.

Anies memastikan untuk fokus dalam memperjuangkan suara pemilihnya di Pilpres 2024.

"Jadi sekarang tidak usah tengok kanan kiri, kita sekarang sedang fokus amanatkan perjuangan dan kita akan perjuangkan terus sampai perubahan bisa terlaksana di Indonesia,” bebernya.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak mempermasalahkan jika mengusung Anies lagi pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Apalagi, PKS telah mendukung Anies saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dan saat dia maju dalam Pilpres 2024.

Meski demikian, PKS juga tidak menutup kemungkinan akan mencalonkan kadernya sendiri jika ada yang memiliki elektabilitas tinggi dalam survei.

"Kalau ada kader yang di survei elektabilitasnya bagus, ya, ajukan kader. Kalau (mengusung) Anies (Baswedan) lagi juga enggak masalah. Asal belum dilantik jadi presiden,” ucap juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, Senin (26/2/2024) malam.

Mahbruri menuturkan, hingga saat ini PKS belum menyiapkan nama-nama yang akan diusung dalam Pilgub DKI.

Menurutnya, PKS masih menjaring nama-nama tokoh yang mumpuni.

"Belum siapkan nama (sosok untuk maju Pilkada DKI). Masih cari-cari," ujarnya.

Peluang Anies 

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, memprediksi Anies bakal maju lagi di Pilkada DKI.

Menurutnya, Anies bisa saja diusung oleh parpol yang kini mengusungnya di Pilpres 2024, yaitu PKS, NasDem, dan PKB.

"Anies Baswedan berpeluang kembali ikuti kontestasi DKI Jakarta."

"Partai pengusung Anies bisa saja tetap, yakni PKS, bisa juga mendapat sokongan PKB dan NasDem," ujar Dedi kepada Tribunnews.com, Selasa (27/4/2024).

Meski demikian, Dedi menilai Anies juga bisa berisiko mendapat perlawanan seperti saat maju capres.

Terlebih, saat Pilkada serentak berlangsung, Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai presiden.

"Meskipun bisa saja akan mengalami perlawanan serupa seperti Pilpres kemarin."

"Terlebih Jokowi masih menjabat sebagai Presiden pada saat proses kontestasi berlangsung," urainya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang mengusung kader sendiri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Menurut Agung, ada kemungkinan duet Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) bisa terulang kembali.

Kata dia PDIP juga berpeluang mengusung Tri Rismaharini - Abdullah Azwar Anas (Risma -Azwar).

Sebab baik Ahok-Djarot maupun Risma-Azwar sama-sama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

"Secara personal, ada kemungkinan duet Ahok-Djarot bisa mengemuka kembali.

Walaupun peluang Tri Rismaharini dan Abdullah Azwar Anas tetap besar," kata Agung, Selasa (27/2/2024).

"Karena ke semuanya punya pengalaman sebagai kepala daerah," ujarnya menambahkan.

Agung menuturkan secara institusional nama-nama tersebut punya relasi yang intim dengan partai termasuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Karena dalam kompetisi elektoral di internal untuk menghadapi event seperti Pilkada, selain elektabilitas penting akseptabilitas elit/politik," ungkapnya.

Dia menjelaskan, Ahok-Djarot dan Risma-Azwar sama-sama berpotensi. Hanya saja, Risma-Azwar dianggap lebih unggul.

"Sama-sama berpotensi. Tapi Risma-Azwar Anas atau Azwar Anas-Risma lebih unggul menimbang sebagian memori kolektif masyarakat ibu kota belum move on dengan Pilkada 2017," imbuh Agung. 

Ahok Bicara Hak Angket

Selain itum Ahok mengatakan, rakyat saat ini mengandalkan DPR untuk mengajukan hak angket dalam menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres).

Menurut Ahok, gerakan masyarakat sipil yang menyuarakan hak angket oleh DPR, baik dari kalangan akademisi, budayawan, rohaniawan, hingga turunnya mahasiswa ke jalan, harus disikapi DPR selaku wakil rakyat. 

Ahok berharap DPR tidak mendiamkan tuntutan para mahasiswa dan masyarakat sipil yang terus turun ke jalan, berdemonstrasi mendorong digulirkannya hak angket untuk membongkar kecurangan pemilu. 

"Dari pada membiarkan orang-orang turun ke jalanan, melakukan sesuatu yang bisa mengganggu ekonomi, mengganggu lalu lintas, DPR sebaiknya melakukan hak angket, dan kita semua mengandalkan anggota DPR untuk melakukan itu. Harapan saya seperti itu ya," ungkap Ahok, dalam acara “Friend” di kanal YouTube Merry Riana, sebagaimana keterangan pers diterima Tribunnews, Jumat (8/3/2024).

Ahok menjelaskan, dalam situasi pemilu yang sarat kecurangan dan pelanggaran, hak angket menjadi langkah penting dibandingkan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pasalnya, ada cela hukum yang membuat dugaan kecurangan terkait Pemilu tidak bisa diproses di MK, dan hal itu hanya bisa dilakukan melalui mekanisme hak angket di DPR. 

"Itulah kenapa saya bilang saat ini yang paling penting dilakukan tentu hak angket. Ini bukan soal mau menangin siapa, tapi itu bisa mengungkap bukti-bukti dari kecurangan dan cela hukum yang dimanfaatkan," kata Ahok. 

Ahok menyebut, dirinya dapat berbicara tentang hak angket sebagai cara tepat untuk mengungkap kecurangan pemilu berdasarkan pengalamannya saat Pilkada di Belitung Timur, hingga ke DKI Jakarta.

Dia mencontohkan, ada banyak trik yang dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum oleh tim kampanye dan pendukung pasangan calon (paslon) tertentu. 

Misalnya, ada pengusaha yang mendukung paslon dan memberikan sumbangan atau bantuan. Hanya dengan beralasan tidak masuk dalam daftar tim kampanye maka bantuan tersebut dianggap tidak berhubungan dengan paslon. 

"Sehingga ketika dituntut karena memberikan sumbangan untuk mempromosikan paslon tersebut, paslon bisa menghindar dengan menyatakan tak memiliki hubungan. Nah ini nih konyolnya, calon yang bersangkutan bisa ngomong saya enggak nyuruh kok," ujar Ahok. 

Belum lagi pelanggaran yang dilakukan Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS), saksi parpol dan paslon, hingga Bawaslu dan KPU dari tingkat kecamatan hingga pusat.

"Karena terlalu banyak yang sumir dalam pemilu ini, makanya yang penting dilakukan adalah memproses hak angket," tutur Ahok.

(Sumber TribunKaltim)