Mata Lokal Memilih
Awasi Pemilu 2024, Bawaslu Sulawesi Utara Turunkan 10.592 Pengawas
Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh menuturkan, ada 8.240 pengawas TPS serta 1839 Panwas Desa dan Kelurahan di seluruh Sulut.
Penulis: Arthur_Rompis | Editor: Rizali Posumah
Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Bawaslu Sulawesi Utara turunkan 10.592 pengawas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh menuturkan, ada 8.240 pengawas TPS serta 1839 Panwas Desa dan Kelurahan di seluruh Sulut.
"Ada juga 513 panwas Kecamatan," kata dia Minggu (11/2/2024).
Sebut dia, para pengawas akan mengawasi masa tenang hingga pelaksanaan pilkada. Salah satu fokus pengawasan adalah politik uang.
"Praktik ini melecehkan kecerdasan pemilih, merusak demokrasi dan melahirkan pemimpin bermental koruptor," ujar dia.
Ia mengajak warga bareng Bawaslu untuk memerangi politik uang.
Komisioner Bawaslu Sulut Erwin Sumampouw menambahkan, pihaknya siap gelar patroli anti politik uang pada masa tenang hingga H - 1 Pemilu 2024.
"Kita gelar patroli politik uang," katanya.
Ia menuturkan, patroli akan berlangsung berjenjang.
Dari provinsi hingga tingkat kecamatan.
"Patroli akan libatkan Gakumdu dan unsur lainya," kata dia.
Ia menjelaskan, objek pengawasan di hari H adalah semua orang.
Dia mewarning siapapun untuk tidak coba - coba melakukan politik uang.
"Ini adalah tindakan pidana, marilah kita berkompetisi secara fair tanpa adanya politik uang," katanya.
Diketahui, Bawaslu RI telah merilis hasil pemetaan kerawanan politik uang di Pemilu.
Sulawesi Utara termasuk dalam lima besar provinsi rawan.
Sulut berada di urutan kelima dengan skor kerawanan 38,89.
Peringkat kerawanan politik uang di Indonesia adalah Maluku Utara menduduki peringkat puncak dengan skor 100 poin, diikuti oleh Lampung (55,56), Jawa Barat (50,00), Banten (44,44), dan Sulawesi Utara (Sulut) (38,89). (Art)
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.