Kisah Ronald Lumbuun Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara: Pernah Menjadi Hakim

Di Sulut kami sudah menjalankan yang giat -giatnya adalah tindak pidana perdagangan orang.

Kami ditugaskan untuk membuat paling tidak satu desa di setiap kabupaten ada binaan.

Setiap petugas imigrasi memiliki keahliannya masing-masing, karena kami didik jadi mereka bisa membaca setiap gerak gerik serta gestur dari para turis apakah mereka hanya sekedar berlibur atau datang bekerja atau lainnya.

Soal UMKM, katanya mengurus merek, hak cipta itu rumit, apakah benar dan bagaimana caranya?

Sebetulnya bisa dilakukan di rumah, kami juga kaget ternyata UMKM sangat membantu perekonomian kita semenjak Covid 19.

Kami selalu mendorong UMKM untuk menyadarkan bahwa mendaftarkan mereknya.

Tidak terlalu sulit. Karena bisa membuka situs dari rumah. Tinggal buka situs saja di internet. Untuk mengurus merek, ada tarif khusus tersendiri bagi UMKM yang harus ada surat rekomendasi UMKM dari kota setempat.

Kalau di Sulut ini sudah ada beberapa bank yang bisa mengajukan kredit dari PT perseorangan. Ini sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM.

Apakah di Kantor Kemenkumham disediakan tempat untuk konsultasi?

Kami sudah memiliki dua layanan publik, pertama di mall pelayanan publik samping Mantos, lalu kedua di Tomohon, dan di Minahasa sudah dibuka LPP.

Layanan ini bukan hanya membahas soal merek, tapi juga untuk konsultasi-konsultasi hukum itu dilayani juga, para pelanggar HAM yang ringan juga bisa dilaporkan disana.

Sejauh ini berapa merek UMKM yang daftar di Sulut dan apa nilai tambahnya bagi mereka yang sudah terdaftar?

Kurang lebih 400 yang sudah mendaftarkan merek, tapi biasanya merek langsung ke pusat.

Kami membantu apa yang diperlukan, membantu mengecek apakah sudah sesuai dengan prosedur.

Termasuk mengenai isu geografis.

Nilai tambah bagi mereka yang sudah mendaftar adalah perlindungan, mereka memiliki asas hukum, jadi jika ada orang lain yang caplok, mereka sudah ada dasar hukumnya dan dilindungi.

Menjelang pemilu, ada informasi mengatakan jika para warga binaan digiring untuk memilih paslon tertentu baik pilpres dan legislatif, bagaimana menangkal itu?

Isu itu juga bukan hanya di Sulut tapi di seluruh Indonesia.

Karena ketepatan bapak menteri kami berlatarbelakang politik, jadi mereka berpikir seperti itu.

Tapi bapak Menteri Hukum dan HAM yang sangat kami hormati, pada awal tahun beliau sudah katakan bersikap netral dalam menjalani Pemilu.

Dua hari lalu kami tindak lanjuti dan kami netral, kami terbuka untuk siapapun, dan juga diberbagai kesiapan, saat apel bersama selalu mengatakan bahwa harus netral.

Saya juga katakan kepada mereka, kalian punya hak suara, pilihlah di bilik suara bukan di media sosial.

Bagaimana Pak Ronald menjaga kondisi kesehatan dan menjaga supaya tidak stres menghadapi pekerjaan ini? Makanan kesukaan?

Saya mengalir saja, syukuri itu semua dan lakukan saja yang terbaik dan maksimal lalu nikmati itu, niscaya semua bisa mendapat hasil terbaik.

Kalau makanan kesukaan, semuanya suka, asal tidak ada larangan dari UU dan agama.

Hari-hari ini penyakit tidak melihat umur, siapa saja boleh terkena penyakit, jadi harus tetap jaga kesehatan.

Kegiatan apa yang dilakukan bersama keluarga?

Biasanya kalau pulang ke Jakarta, kita jalan-jalan sambil kuliner makanan yang bisa dinikmati.

Ada pesan-pesan untuk Tribuners?

Kami berharap, mari jadikan pesta demokrasi menjadi meriah, demokrasi yang bergembira.

Apabila ada perbedaan jangan jadikan perpecahan, karena Sulut adalah laboratorium atau contoh kebhinekaan yang ada di Indonesia.

Dan kami pastikan ASN Kemenkumham itu bersifat netral, baik presiden maupun pemilihan legislatif.

Dan juga buat ASN, mari kita bekerja dengan profesional dan bisa memberi dampak yang baik bagi masyarakat Sulawesi Utara.

• Steven Kandouw Sebut PDIP Sulut Sudah On The Track Menangkan Ganjar Mahfud