Kisah Ronald Lumbuun Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara: Pernah Menjadi Hakim

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Dr Ronald Lumbuun SH MH, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara berbagi cerita tentang perjalanan kariernya. 

Hal tersebut ia sampaikan lewat Podcast di Kantor Tribun Manado, di Jalan Kairagi, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (19/1/2024) lalu.

Berikut petikan wawancaranya:

Mengawali karir sebagai seorang calon Hakim, apakah punya cita-cita menjadi seorang hakim?

Saya waktu selesai menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saya mengawali karier sebagai seorang hakim, tapi sebelumnya ada pola kariernya sebagai calon hakim dulu.

Saya menjadi hakim kurang lebih selama 11 tahun dan sempat bertugas di tiga pengadilan negeri, Gianyar Bali, Pandeglang Banten dan Cibinong Jawa Barat.

Kemudian di tahun 2017 saya pindah ke Kemenkuham dan dipercayakan sebagai Kasubdit Direktorat (Kepala Sub Direktorat) Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Kemudian 2018 saya masih di jabatan yang setingkat sebagai Kasubdit Direktorat Penindakan dan Pemantauan pada Direktorat dan Direktorat Jendral yang sama.

Sampai 2020-2022 awal, Tuhan ijinkan menjadi Kepala Divisi Badan Hukum dan HAM pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara.

Setelah itu dipercayakan sebagai Kepala Divisi Badan Hukum dan HAM di Kanwil DKI Jakarta sekitar sembilan bulan dan akhirnya dipercayakan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara.

Pengalaman yang tidak terlupakan saat menjadi Hakim?

Tentunya banyak perkara yang saya adili, baik perkara perdata maupun pidana.

Tapi ada satu yaitu, perkara permohonan pergantian jenis kelamin, itu adalah pengalaman baru buat saya, apalagi waktu itu saya masih hakim baru.

Puji Tuhan bisa diselesaikan permasalahan tersebut, waktu itu kasusnya dari perempuan ingin menjadi laki-laki, dia usia dibawah umur dan mengajukan permohonan itu adalah orang tuanya.

Saya gunakan tiga aspek dalam kasus ini, yaitu aspek yudis, tentu ada dasar hukumnya yaitu hukum acara perdata, kedua aspek sosiologis, yaitu saksi dari para tetangga dan aspek Filosofis, kami ambil dari dari para tokoh agama.

Bagaimana bisa membagi waktu antara kerja dan kuliah, serta bisa menyelesaikan studi tepat waktu?

Saya selesai S1 di 3,5 tahun, walaupun mungkin ada yang lebih cepat.

Tapi di angkatan saya, saya yang pertama lulus kemudian lanjut S2 di UI juga dan kemudian selesai S3 pada 2006.

Saya bersyukur keluarga yang sangat mendukung.

Mereka juga memiliki pandangan yang modern tidak membatasi apapun kepada saya dalam memilih.

Walaupun saya pindah dari Hakim menjadi PNS, tapi sepanjang itu positif, Puji Tuhan mereka sangat mendukung apalagi keluarga inti saya yaitu anak dan istri.

Intinya bekerja keras dan bekerja cerdas, kadang terlalu keras bekerja tapi mohon maaf, tidak cerdas akhirnya mereka bisa lama saat studi.

Pindah dari Hakim menjadi PNS, Apa alasannya?

Sebagai Hakim di higga ke Kemenkumham itu keduanya tidak ada bedanya bagi saya. 

Dua pekerjaan ini sama, merupakan pengabdian saya untuk bangsa ini, untuk negara ini di bidang hukum.

Bidang di mana Saya memang ditempatkan jadi kedua profesi ini saya rasa tidak ada apa namanya perbedaan walaupun tanpa mengesampingkan pendapat orang, yaitu biasalah apa namanya apa namanya itu ada.

Tidak ada tekanan baik menjadi hakim maupun seorang ASN, karena keduanya adalah pengabdian bagi bangsa ini.

Apa tugas dan fungsi sebagai Kakanwil Kemenkumham?

Sesuai peraturan Menteri Hukum dan HAM No 30 tahun 2018 tentang organisasi dan nota kerja kantor wilayah, Pada dasarnya sebuah kantor wilayah, sifatnya perpanjangan tangan.

Kami miliki empat kepala divisi, Keimigrasian, Kemasyarakatan Administrasi dan Kepala Divisi Hukum dan HAM yang di mana saya pernah duduki sekitar 19 bulan di Sulut.

Tugasnya itu pada intinya, kami melaksanakan tugas dan arahan dari pusat kepada setiap kantor wilayah.

Apakah benar lapas dan rutan di Sulut sudah Over Kapasitas?

Tergantung kita melihat, ukuran apa yang kita pakai.

Kalau ukuran Indonesia, rutan dan lapas di Sulut 100 persen itu masih landai.

Di Wilayah lain ada yang sampai 300 persen, di Sulut masih 100 persen, bahkan di Kepulauan tidak over kapasitas.

Beberapa tahun lalu ada kejadian penganiayaan pada warga binaan, pengedaran narkoba dan lainnya, bagaimana solusi sebagai Kemenkumham mengatasi agar kejadian tersebut tidak terulang?

Kita terbuka saja, di kepemimpinan saya ada juga terjadi kasus seperti itu, saya tau ada satu dan dua lapas yang terjadi tapi itu semua sudah kami selesaikan.

Itu juga berkat kolaborasi sesama aparat penegakan hukum serta para kanwil lainnya sehingga bisa terbentuk jalin yang sangat baik.

Apa saja kendala yang dihadapi Kakanwil terkait kasus yang terjadi sebelumnya?

Harapan saya kinerja kita sebagai ASN harus bisa bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat.

Di masing-masing divisi diberikan pemahaman, salah satunya zona integritas.

Kami juga dapat predikat di 2023 akhir kemari Kanwil wilayah Hukum dan HAM Sulut bersih dari korupsi.

Kendalanya adalah perubahan mindset, kita harus bisa memberi pemahaman bahwa pembangunan zona integritas bukan hanya mendapat predikat.

Itu tantangan yang harus terus diperjuangan bagi kami untuk membangun zona integritas.

Apa yang akan dilakukan Kemenkumham terhadap pengawasan orang asing di Sulut bisa berjalan dengan baik dan apa kendalanya?

Di Sulut kami sudah menjalankan yang giat -giatnya adalah tindak pidana perdagangan orang.

Kami ditugaskan untuk membuat paling tidak satu desa di setiap kabupaten ada binaan.

Setiap petugas imigrasi memiliki keahliannya masing-masing, karena kami didik jadi mereka bisa membaca setiap gerak gerik serta gestur dari para turis apakah mereka hanya sekedar berlibur atau datang bekerja atau lainnya.

Soal UMKM, katanya mengurus merek, hak cipta itu rumit, apakah benar dan bagaimana caranya?

Sebetulnya bisa dilakukan di rumah, kami juga kaget ternyata UMKM sangat membantu perekonomian kita semenjak Covid 19.

Kami selalu mendorong UMKM untuk menyadarkan bahwa mendaftarkan mereknya.

Tidak terlalu sulit. Karena bisa membuka situs dari rumah. Tinggal buka situs saja di internet. Untuk mengurus merek, ada tarif khusus tersendiri bagi UMKM yang harus ada surat rekomendasi UMKM dari kota setempat.

Kalau di Sulut ini sudah ada beberapa bank yang bisa mengajukan kredit dari PT perseorangan. Ini sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM.

Apakah di Kantor Kemenkumham disediakan tempat untuk konsultasi?

Kami sudah memiliki dua layanan publik, pertama di mall pelayanan publik samping Mantos, lalu kedua di Tomohon, dan di Minahasa sudah dibuka LPP.

Layanan ini bukan hanya membahas soal merek, tapi juga untuk konsultasi-konsultasi hukum itu dilayani juga, para pelanggar HAM yang ringan juga bisa dilaporkan disana.

Sejauh ini berapa merek UMKM yang daftar di Sulut dan apa nilai tambahnya bagi mereka yang sudah terdaftar?

Kurang lebih 400 yang sudah mendaftarkan merek, tapi biasanya merek langsung ke pusat.

Kami membantu apa yang diperlukan, membantu mengecek apakah sudah sesuai dengan prosedur.

Termasuk mengenai isu geografis.

Nilai tambah bagi mereka yang sudah mendaftar adalah perlindungan, mereka memiliki asas hukum, jadi jika ada orang lain yang caplok, mereka sudah ada dasar hukumnya dan dilindungi.

Menjelang pemilu, ada informasi mengatakan jika para warga binaan digiring untuk memilih paslon tertentu baik pilpres dan legislatif, bagaimana menangkal itu?

Isu itu juga bukan hanya di Sulut tapi di seluruh Indonesia.

Karena ketepatan bapak menteri kami berlatarbelakang politik, jadi mereka berpikir seperti itu.

Tapi bapak Menteri Hukum dan HAM yang sangat kami hormati, pada awal tahun beliau sudah katakan bersikap netral dalam menjalani Pemilu.

Dua hari lalu kami tindak lanjuti dan kami netral, kami terbuka untuk siapapun, dan juga diberbagai kesiapan, saat apel bersama selalu mengatakan bahwa harus netral.

Saya juga katakan kepada mereka, kalian punya hak suara, pilihlah di bilik suara bukan di media sosial.

Bagaimana Pak Ronald menjaga kondisi kesehatan dan menjaga supaya tidak stres menghadapi pekerjaan ini? Makanan kesukaan?

Saya mengalir saja, syukuri itu semua dan lakukan saja yang terbaik dan maksimal lalu nikmati itu, niscaya semua bisa mendapat hasil terbaik.

Kalau makanan kesukaan, semuanya suka, asal tidak ada larangan dari UU dan agama.

Hari-hari ini penyakit tidak melihat umur, siapa saja boleh terkena penyakit, jadi harus tetap jaga kesehatan.

Kegiatan apa yang dilakukan bersama keluarga?

Biasanya kalau pulang ke Jakarta, kita jalan-jalan sambil kuliner makanan yang bisa dinikmati.

Ada pesan-pesan untuk Tribuners?

Kami berharap, mari jadikan pesta demokrasi menjadi meriah, demokrasi yang bergembira.

Apabila ada perbedaan jangan jadikan perpecahan, karena Sulut adalah laboratorium atau contoh kebhinekaan yang ada di Indonesia.

Dan kami pastikan ASN Kemenkumham itu bersifat netral, baik presiden maupun pemilihan legislatif.

Dan juga buat ASN, mari kita bekerja dengan profesional dan bisa memberi dampak yang baik bagi masyarakat Sulawesi Utara.

• Steven Kandouw Sebut PDIP Sulut Sudah On The Track Menangkan Ganjar Mahfud