TKD Prabowo - Gibran Sulut Sorot Isu Tahanan Suruh Pilih Capres Tertentu: Jangan Sampai Curang

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID -  Tim Hukum dan Advokasi TKD Prabowo - Gibran Sulawesi Utara (Sulut) merespon isu adanya pengarahan tahanan di Lapas dan Rutan untuk memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tertentu.

Hal tersebut mengemuka setelah muncul informasi adanya pakta integritas Ditjen Pemasyarakatan yang bertujuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tertentu.

Koordinator Tim Hukum dan Advokasi Prabowo-Gibran Sulut Alfian Ratu menjelaskan pihaknya akan menseriusi dan menjaga perkembangan Lapas dan Rutan di Sulut.

"Kami akan bertemu Kakanwil Kemenkumham Sulut. Meskipun ini rananya KPU dan Bawaslu tapi jika ada demikian, kami akan menjaga ini sebagai bagian dari penegakan hukum di Sulut," jelasnya, Kamis (18/1/2024).

Sementara Tim Hukum lainnya Vebry Tri Haryadi menyoroti masuknya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke dalam Tim Pemenangan Ganjar dan Mahmud.

Mereka melihat bahwa hal tersebut bisa memunculkan ketidaknetralan dalam pemilu.

"Kalau ini benar, kami menghimbau Presiden Jokowi harus mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, jangan sampai terjadi kecurangan dalam Pemilu," jelasnya

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyoroti pakta integritas Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Wakil Komandan Alpha (Teritorial) TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward menduga pakta integritas tersebut bertujuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu di lingkungan lapas.

"Pada persidangan tanggal 21 November 2023, anggota Fraksi Komisi III Pak Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa ada pakta integritas yang dilakukan Dirjen Permasyarakatan untuk memenangkan salah satu capres," kata Edward dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Jumat (12/1/2024).

Dalam Pemilu 2024, Edward mengatakan, Yasonna Laoly masuk dalam struktur Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Kita juga tahu bahwa Menteri Hukum dan HAM dan juga merangkap sebagai bagian dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud dengan jabatan sebagai Dewan Penasihat," ungkap Edward.

Edward juga mengingatkan perlunya langkah lebih lanjut mengenai rencana pergantian kepala lapas menjelang waktu pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Langkah ini perlu diambil untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

"Oleh karena itu, kami melihat bahwa perlu adanya dugaan terkait dengan urgensi pergantian kepala lapas menjelang pemilu 2024. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti agar hal tersebut tidak terjadi," pungkasnya.

• BREAKING NEWS : Bocah 8 Tahun di Boltim Ditemukan Tewas Mengenaskan Usai Hilang Seharian