4 Hambatan Sulitnya Berantas Korupsi di Indonesia, Penyelenggara Negara Tidak Patuh Lapor Harta

“Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan yang kita lakukan. Melibatkan pemerintahan, KPK dan seluruh dunia usaha, termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus,” paparnya.

Menurut dia, penguatan LHKPN itu bisa dengan sistem whistleblowing dengan masyarakat, dengan tetap menjamin kerahasiaannya.

Anies Ingin Sahkan RUU Perampasan Aset dan Pendanaan Politik

Soal strategi memberantas korupsi, calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan ingin segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pendanaan Politik sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.

Menurut Anies, cara terbaik memberantas korupsi adalah dengan cara memiskinkan koruptor.

“Kami melihat perlunya kita menuntaskan UU atau RUU Perampasan Aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain, ini adalah hukuman yang harus diberikan,” Anies di acara yang sama di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: RUU Perampasan Aset Mandek di DPR, Ganjar Singgung Lobi-Lobi Partai Politik

Anies juga akan segera mengesahkan RUU Pendanaan Politik. Dirinya menilai keterbatasan pendanaan politik menjadi salah satu sumber korupsi di Indonesia saat ini.

Menurut dia, problem utama justru proses politik, baik itu pelibatan partai politik maupun kegiatan kampanye, yang tidak memberikan ruang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik.

Prabowo Naikkan Gaji Pejabat untuk Atasi Korupsi

Untuk memberantas korupsi di kalangan pejabat, Capres Prabowo Subianto menggunakan cara dengan menaikkan gaji para pejabat dan penyelenggara negara.

“Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu,” kata Prabowo di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Prabowo bilang, gagasannya meningkatkan gaji para pejabat merupakan bentuk pendekatan sistemik dan bersifat realistis dalam upaya pencegahan korupsi.

Dia menilai kualitas hidup para pengambil kebijakan di pemerintahan, terutama yang memegang anggaran harus diperbaiki dan dijamin.

Baca juga: Naikkan Gaji Pejabat hingga Sanksi untuk LHKPN Pejabat yang Tak Jujur, Ini Pernyataan Prabowo di KPK