Mata Lokal Memilih
Ini Respons Ganjar Pranowo Usai Jokowi Sebut Data Pertahanan Tidak Bisa Dibuka Secara Umum
Ganjar Pranowo merespons pernyataan Jokowi yang menyebut, sejatinya data pertahanan di Kemenhan RI itu memang tidak bisa dibuka secara umum.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Data pertahanan di Kementerian Pertahanan menjadi salah satu hal yang dibahasa dalam debat capres Minggu (7/1/2024) lalu.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kompak menyinggung soal data pertahanan di Kemenhan yang kini dipimpin oleh capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun ikut menanggapi soal pembahasan data pertahanan saat debat capres.
Menurut Jokowi, data pertahanan tidak bisa dibuka secara umum.
Terkait dengan hal itu, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut, sejatinya data pertahanan di Kemenhan RI itu memang tidak bisa dibuka secara umum.
Sebab kata Jokowi, data pertahanan merupakan rahasia negara yang tidak bisa terang-terangan dibuka layaknya toko kelontong.
Menyikapi itu, Ganjar secara tegas menyebut kalau sejatinya data itu termuat di website Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Kemenkopolhukam) dan bisa diakses.
"Ada datanya di Kemenkopolhukam, terbuka itu di website," kata Ganjar saat ditemui awak media di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024).
Saat dipertegas sekali lagi kalau data itu bisa dibuka dan diakses, Ganjar menyatakan hal senada.
"Ya itu seperti apa yang saya sampaikan," tegas Ganjar.
Dalam momen ini, Ganjar juga merespons soal tanggapan capres nomor urut 2 yang juga merupakan Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto soal keterbukaan data itu.
Menurut Ganjar, seharusnya Prabowo cukup menyatakan tidak bisa membuka datanya.
"Saya butuh jawaban saja, kalau memang tidak bisa kan dia jawab, 'tidak bisa dibuka pak'," ucap Ganjar Pranowo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka ke publik.
Hal itu disampaikan Jokowi merespon adanya Capres yang ingin data Pertahanan dibuka dalam debat Pilpres.
| MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
|
|---|
| Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
|
|---|
| Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
|
|---|
| KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
|
|---|
| Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Ganjar-Pranowo-klaim-Presiden-Jokowi-telah-berpihak-kepada-Prabowo-Subianto.jpg)