Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Dana Transfer Sulut

Anggaran Belanja APBN untuk Sulawesi Utara Tahun 2024 Naik 9 Persen, Capai Rp 22 Triliun

Anggaran belanja APBN untuk Sulawesi Utara tahun 2024 mencapai Rp 22, 73 triliun.

Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Chintya Rantung
fernando lumowa/tribun manado
Penyerahan DIPA dan alokasi TKD untuk Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (13/12/2023). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggaran belanja APBN untuk Sulawesi Utara tahun 2024 mencapai Rp 22, 73 triliun.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardhani mengungkap anggaran belanja APBN ini naik 9 persen jika dibanding tahun 2023.

Rincian belanja negara untuk Sulawesi Utara, Rp 22,73 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat lewat instansi kementerian lembaga Ro 9,37 triliun.

Sementara, dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 13,45 triliun. Besaran TKD naik 4 persen dibanding anggaran tahun ini.

Ratih berharap DIPA dan Daftar Alokasi TKD tahun 2024 dapat segera ditindaklanjuti agar kegiatan sudah dapat dilaksanakan di awal tahun 2024.

"Sehingga tidak menumpuk di akhir tahun dan APBN dan APBD dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Ratih.

Dikatakan, belanja pemerintah pusat itu diarahkan ke 42 instansi kementerian/lembaga, Pemprov Sulut dan pemda 15 kabupaten kota.

Belanja pemerintah pusat akan diarahkan antara lain untuk penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting; penuntasan infrastruktur prioritas antara lain penguatan jalan daerah, bendungan dan irigasi; reformasi birokrasi dan aparatur negara termasuk perbaikan gaji dan pensiun; serta pelaksanan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada

Sedangkan peningkatan TKD antara lain untuk dukungan penggajian tenaga PPPK daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan publik di daerah, dukungan operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesejahteraan, serta untuk penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting.

Untuk menghindari penumpukan APBN di akhir tahun 2024, kata Ratih Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut dan seluruh KPPN akan langsung bergerak mulai Desember 2023, untuk membantu Satker dan Pemda dalam penyaluran APBN 2024,

Secara khusus terkait berbagai kendala dalam penyaluran APBN, seperti keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan dan pelaksana kegiatan, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, perencanaan kegiatan yang kurang baik dan kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan.(ndo)

Baca juga: 7 Cara Mengobati Flu Secara Alami, Redakan Bersin dan Hidung Tersumbat 

Baca juga: Fakta Menarik saat Debat Capres Putaran Pertama, 3 Kandidat Pakai Bahasa Gaul

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.

 

Sumber: Tribun Manado
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved