Prabowo-Gibran Dinilai PDIP Cerminan Neo Orde Baru, Gerindra: 'Lebih Tepat Dikatakan New Reformasi'

TRIBUNMANADO.CO.ID - Isu Orde Baru dan Reformasi mencuat menjelang Pilpres 2024.

Isu rezim Orde Baru berawal dari PDIP yang menyinggung bacapres-bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo-Gibran.

Elite Partai Gerindra pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut.

Fadli Zon sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menampik anggapan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat soal pasangan Prabowo-Gibran dianggap cerminan Orde Baru.

Ia mengatakan bahwa bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calan wakil presiden (bacawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pasangan untuk rezim New Reformasi,

Menurut Fadli, Prabowo selalu mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dalam langkah politiknya.

“Saya kira tuduhan itu kurang tepat ya. Apa yang terjadi di dalam proses selama ini juga dalam proses yang demokratis,” ucap Fadli di Monas, Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Ia menyatakan, perjuangan Prabowo untuk menjadi presiden tak bisa dianggap melanggar prinsip demokrasi dan konstitusi.

Pasalnya, Prabowo berproses cukup lama. Mulai dari awal membentuk Partai Gerindra itu sendiri.

“Jadi kita tidak ujuk-ujuk (tiba-tiba) langsung loncat atau lakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi,” ucap dia.

Baginya, Prabowo-Gibran justru menggambarkan new reformasi.

Meski begitu Fadli tak menjelaskan dengan rinci apa yang disebutkannya itu.

“Menurut saya, lebih tepat dikatakan new reformasi,” sebutnya.

Di sisi lain, Fadli meminta para pendukung Presiden Joko Widodo tak menerapkan standar ganda.

Ia tak ingin hanya karena Jokowi saat ini memiliki sikap politik yang berbeda dengan pendukungnya, maka kinerjanya selama ini dianggap negatif.